Take a fresh look at your lifestyle.

Waw…!! 3.000 Lebih Penerima PKH di Brebes Dicoret

46

BREBES, smpantura.com – Sebanyak 3.000 lebih nama penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Brebes terpaksa dicoret. Pencoretan data penerima manfaat itu berdasarkan hasil evaluasi dan sinkoronisasi data yang telah dilaksanakan Kementerian Sosial (Kemensos) dalam tiga bulan terakhir. Dari hasil evaluasi itu, diketahui juga mayoritas nama penerima yang dicoret karena alasan dokumen administrasi kependuduk (Adminduk) tidak valid.

“Dari hasil evaluasi dan sinkronisasi data Kemensos dalam tiga bulan terakhir ini, ada 3.000 lebih nama penerima PKH di Brebes yang terpaksa dicoret. Kita dalam evaluasi dan sinkron ini hanya sebatas melaksanakan data dari Kemensos,” ujar Kabid Penanggulangan Kemiskinan, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Brebes, Bambang Setiawan, kemarin.

Dia mengungkapkan, jumlah total penerima manfaat PKH di Brebes saat ini sebanyak 110.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun dari jumlah itu, saat ini telah berkurang sebanyak 3.000 PKM lebih. Alasan ribuan penerima PKH tersebut dicoret mayoritas karena adminduk yang tidak valid, sehingga datanya tidak sinkron. Hal itu mempengaruhi akuntabilitas data, khususnya saat proses pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, ada juga beberapa penerima yang dicoret karena faktor eksklusen error atau kesalahan data. Artinya, masih ditemukan data seseorang yang seharusnya tidak berhak tetapi menerima. Untuk jumlah karena faktor itu sangat kecil. “Mayoritas data penerima yang dicoret ini karena dokumen adminduk tidak valid,” tandasnya.

Menurut dia, adanya pandemi Covid-19 sebenarnya tidak berpengaruh terhadap pergerakan data penerima PKH. Dalam artian, data penerima PKH yang selama ini ada tidak mengalami lonjakan jumlah, menyusul perekonomian masyarakat yang turun. Justru sebaliknya, jumlahnya malah mengalami pengurangan, karena adanya sistem evaluasi dan sinkronisasi data dari Kemensos tersebut. Proses evaluasi itu dilaksanakan rutin setiap tiga bulan sekali. “Adanya pandemi ini sebenarnya tidak mempengaruhi data penerima PKH. Ini karena kami hanya menerima data dari Kemensos,” terangnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, untuk menjamin penerima PKH tetap sasaran, pihaknya memang telah melaksanakan program pemberian tulisan keluarga penerima PKH di setiap rumah KPM. Hal itu dilakukan untuk memincu tumbuhnya kesadaran masyarakat, sehingga bagi yang merasa mampu secara ekonomi akan malu dan secara kesadaran sendiri mau mengundurkan diri. “Kalau untuk sanksi bagi yang menghapus tulisan ini memang tidak ada, hanya berupa sanksi sosial saja,” pungkasnya.

(T07-red)

BERITA LAINNYA