Take a fresh look at your lifestyle.

Warga Mintaragen Minta Pemkot Tegal Berikan Sertifikat Tanah

137

TEGAL – Puluhan warga yang tergabung dalam Paguyuban Bersama RW X dan XI Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, mendatangi Gedung DPRD setempat, Kamis (19/6). Mereka meminta Komisi III menjembatani Pemkot Tegal untuk segera memfasilitasi proses sertifikasi tanah yang ditempati sejak pulahan tahun lalu.

“Sejak 1985 dan tahun-tahun sebelumnya, kami menempati tanah itu,” terang Sekretaris Paguyuban Bersama RW X dan XI, Khaerudi kepada Komisi III.

Menurutnya, warga di wilayah RW X yang meliputi RT 05 hingga RT 10 dan RT 12, serta RT 11 dan 12 RW XI saat ini menempati 483 bidang tanah sewa. Sebanyak 281 diantaranya, merupakan tanah SK Pemkot Tegal dan 202 milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dengan sistem bayar sewa.

Karenanya, melalui Komisi III pihaknya berharap Pemerintah Kota (Pemkot) dapat memfasilitasi agar tanah tersebut bisa berubah statusnya menjadi tanah Sertifikat Hak Milik (SHM). Mengingat sebagian bidang tanah di wilayah RW X dan XI telah bersertifikat.

“Jika tetangga kami bisa memiliki sertifikat, mengapa kami tidak. Padahal sama-sama membayar PBB dan berada di lahan yang tak berbeda. Upaya ini sudah kami tempuh sejak lama hingga berganti kepemimpinan Pemerintah, tetapi belum juga bisa direalisasikan,” tegasnya.

Untuk itu, pihaknya berharap agar Komisi III dapat mendorong Pemkot Tegal untuk segera memenuhi permintaan warga, terkait sertifikasi tanah sesuai dengan implementasi Undang-Undang Reforma Agraria Nomor 86 Tahun 2018.

Sementara, Ketua Komisi III DPRD Kota Tegal, Edy Soeripno mengatakan, reforma agraria sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal 2019-2024. Pihaknya pun mengaku telah menganggarkan dana reforma agraria di tahun ini.

Bahkan, seharusnya Pemerintah Kota Tegal telah membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria, sehingga dapat melakukan kajian komprehensif terkait permasalahan tanah yang ditempati warga.

“Dalam waktu dekat, kita akan mengundang Pemkot Tegal dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Termasuk juga kita akan telusuri sejauh mana perkembangan Gugus Tugas itu. Karena memang permasalahan ini sempat terkendala dengan adanya pandemi,” tukasnya. (Haikal/ red10)

BERITA LAINNYA