Take a fresh look at your lifestyle.

Wali Kota Tegal Diminta Segera Susun Jawaban Pemandangan Umum Fraksi

149

TEGAL – Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro meminta kepada Wali Kota, Dedy Yon Supriyono agar secepatnya menyusun jawaban atas Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD Kota Tegal. Hal itu disampaikan saat pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi Atas Tiga Raperda, kemarin. Yakni, Raperda Perubahan Perda 3 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, pencabutan tiga Peraturan Daerah (Perda Nomor 7 tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ; Perda Nomor 4 tahun 2010 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan ; Perda Nomor 12 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan ) dan Perubahan Perda 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal.

“Usai pemandangan umum fraksi – fraksi DPRD Kota Tegal oleh juru bicara masing-masing fraksi, selanjutnya Wali Kota Tegal untuk segera menyusun jawaban dan disampaikan dalam rapat paripurna pada, Rabu, 8 Januari 2020, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Tegal,” katanya.

Dalam rapat paripurna tersebut, setiap fraksi menyampaikan pandangan umum secara bergantian melalui juru bicara fraksi. Fraksi PDI Perjuangan disampaikan Purnomo, Fraksi PKB, Eko Susanto, Fraksi Golkar, Muhamad Muslim, Fraksi PKS Bayu Ari Sasongko, Fraksi Gerindra, Susanto Agus Priyono, Fraksi PAN Nur Fitriani.

Sementara itu, sebelumnya dalam rapat paripurna yang di gelar DPRD Kota Tegal, Sabtu (28/12), Wali Kota menyampaikan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Tegal disepakati akan membahas sebanyak 14 Raperda di tahun 2020. Jumlah tersebut disampaikan berdasarkan hasil kesepakatan dalam pembahasan bersama antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Tegal dengan Pemkot. Selain itu, menyepakati pembahasan tiga raperda lainnya meliputi, Raperda tentang Perubahan atas Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Raperda tentang Pencabutan 3 Peraturan Daerah yakni Perda No. 7 tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, Perda No. 4 Tahun 2010 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan serta Perda No. 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan dan Raperda Tentang Perubahan atas Perda No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.(Wawan Hoed/Red1)

BERITA LAINNYA