Take a fresh look at your lifestyle.

UMKM Dibantu Miliki Hak Paten dengan Dana Cukai

105

BATANG- Pemerintah Kabupaten Batang memanfaatkan dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT) untuk mendorong pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Salah satunya dengan memfasilitasi UMKM untuk bisa memiliki hak paten atau hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dari produk-produk mereka.

Hal tersebut dikatakan Kabag perekonomian Setda Kabupaten Batang Windu Suriadji, saat kegiatan Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai. Alokasi DBHCHT Sesuai Ketentuan PMK Nomor 7/PMK.07/2020, di Hotel Dewi Ratih, (2/12).

” UMKM di Kabupaten Batang terus berkembang, namun masih banyak yang belum mempunyai hak paten.
Pemerintah akan mendorong agar UMKM bisa memiliki hak paten melalui dana cukai. Mereka tidak perlu membayar dalam proses pengurusan hak paten karena akan difasilitasi pemerintah,” katanya

Dirinya menjelaskan, pengembangan ekonomi kreatif saat ini tidak bisa dihindarkan dan banyak UMKM yang bergerak di wilayah ini. Hak paten sangat penting agar produk UMKM tidak diakui pelaku ekonomi di daerah lain, atau bahkan negara lain. Disamping itu, jika sudah memiliki hak paten, maka jika ada pihak lain yang memproduksi dan menjualkan produk mereka, maka UMKM akan mendapatkan royalti.

” Dengan adanya hak paten juga dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi, serta mengangkat nama Kabupaten Batang. Jangan sampai UMKM Batang punya produk yang bagus tapi dipatenkan orang atau daerah lain. Kalau seperti itu kita malah rugi. Untuk itu, Pemkab akan memfasilitasi pematenan produk UMKM Batang melalui dana cukai,” tuturnya.

Windu juga menyampaikan, sosialisasi digelar pada UMKM agar mereka mengenal tentang rokok ilegal dan bagaimana cara mengatasinya. Diharapkan dari kegiatan ini bisa mendapatkan dukungan dari UMKM dalam program gempur rokok ilegal dan menurunkan prosentase rokok ilegal menjadi di bawah 3% secara nasional.

Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian Pembangunan Kabupaten Batang, Wondi Ruki Trisnanto menjelaskan, masih banyak ditemukan rokok ilegal yang dijual di beberapa wilayah Kabupaten Batang. Hal tersebut membuat Bea Cukai bersama Pemkab Batang intens menggencarkan operasi rokok ilegal.

” Harga rokok ilegal memang lebih murah karena tanpa cukai. Tapi itu merugikan negara,” katanya.

Dirinya menjelaskan, setiap tahunnya dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) Pemkab Batang ada peningakatan. Dari pertama sekitar Rp 3 miliar terus meningkat hingga sekarang mencapai Rp 7 miliar. Penggunaan dana cukai diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan dimana 50% alokasi dana tersebut digunakan untuk kesehatan.

” Kita menerima DBHCHT agar semua tidak dirugikan karena uang tersebut akan kembali ke masyarakat untuk kesejahteraan. Beberapa kali kami menggelar penertiban dan masih menemukan ada yang menjual rokok ilegal. Kami mengajak masyarakat memerangi peredaran rokok ilegal, karena dana bagi hasil cukai tembako juga akan dibagikan kembali ke masyarakat,” katanya. (H56)

BERITA LAINNYA