Take a fresh look at your lifestyle.

Tuntut Kompensasi, FPK Mengadu ke DPRD

128

BATANG- Perwakilan Forum Pedagang Kalisari (FPK) mendatangi DPRD Batang, Rabu (31/7). Mereka mengadukan persoalan yang dihadapi terkait rencana pembangunan taman kota Dr Sutomo oleh Pemkab Batang. Perwakilan FPK

ditemui Ketua DPRD Batang Teguh Imam Raharjo, Ketua Komisi D DPRD Batang Tofani Dwi Arieyanto dan anggota Komisi D DPRD Batang Sidqon Hadi.

Ketua FPK Budiharso mengatakan, para pedagang resah dengan rencana pembangunan taman kota di sepanjang Jalan Dr Sutomo, Kelurahan Watesalit, Kecamatan Batang yang dijadwalkan mulai tanggal 5 Agustus mendatang. Pasalnya, meskipun sudah ada sosialisasi sampai tiga kali, namun mereka belum mendapatkan titik terang kesepakatan yang dinilai memenuhi rasa keadilan.

” Kami sangat pro terhadap seluruh agenda pemerintahan Kabupaten Batang, terutama dalam hal pembangunan. Namun
nasib kami juga harus dipikirkan. Kami berharap bisa diuwongke oleh pemerintah daerah,” tuturnya.

Pedagang menuntut agar Pemkab Batang bisa memberikan kompensasi sebesar Rp 5 juta kepada setiap pedagang. Mereka juga meminta agar tetap diberikan izin berdagang dengan cara membongkar pasang selama tempat belum dipergunakan. Selain itu juga diberi bantuan berupa gerobak dorong melalui Disperindagkop untuk usaha sore hingga malam hari di Jalan Dr Sutomo.

” Pedagang yang tergabung dalam FPK itu ada bermacam-macam. Ada yang kuliner, jual beli besi, counter, dan lainnya. Kami berharap, pemerintah daerah mau memenuhi tuntutan kami terkait rencana pembangunan taman kota Dr Sutomo. Jadi tidak asal dilakukan penggusuran,” tuturnya.

Sekretaris FPK R Rudy Mulyono meminta agar jangan ada penggusuran sebelum ada kesepakatan antara pedagang dan pemerintah daerah. Pihaknya berharap sebelum tanggal 5 Agustus sudah ada kesepakatan antara FPK dengan Pemkab Batang. Pasalnya dari tiga kali sosialisasi belum ada titik temu, dimana tidak ada satupun tuntutan pedagang yang dipenuhi.

” Kalau tidak ada kesepakatan, maka pedagang tidak akan pergi dari lokasi tempat berjualan. Kami juga tidak ingin ada gesekan dengan Satpol PP. Kalau upaya damai tidak bisa ditempuh, kami akan mengadu ke gubernur,” katanya.

Dirinya menyampaikan, Pemkab telah menawarkan Pujasera di dekat RSUD Batang sebagai solusi relokasi. Namun lokasi itu ditolak para pedagang. Karena tempat tersebut tidak mampu menampung keseluruhan pedagang Jalan Dr Sutomo. Sebab anggota FPK bukan hanya pedagang kuliner, sementara Pujasera hanya untuk pedagang kuliner. Di Pujasera, beberapa pedagang juga sudah keluar karena sepi. Jika ditempatkan disitu juga dikhawatirkan akan menimbulkan gesekan dengan pedagang Pujasera yang sudah terlebih dulu ada.

Ketua DPRD Batang Imam Teguh Raharjo mengatakan, Pemkab Batang untuk memperhatikan aspirasi dari FPK. Dirinya meminta Pemkab melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) untuk mencari solusi terbaik terkait hal ini demi terciptanya kondusifitas.

” DPRD mendukung pembangunan Batang, namun harus memperhatikan persoalan yang ada di masyarakat. Karena pelaksanaan diawali tanggal 5 Agustus, kami minta pembangunan ditangguhkan dulu sebelum ada penyelesaian persoalan ini. Sebab mereka bagian dari masyarakat dan mereka juga mau untuk diajak berdialog,” katanya.

(Trisno/ red2)

BERITA LAINNYA