Take a fresh look at your lifestyle.

Trotoar di Jalan Nasional Terancam Terbengkalai

101

SLAWI,smpantura.com – Trotoar jalan yang berada di jalan nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, terancam terbengkalai. Hal itu dikarenakan kewenangan penataan trotoar di jalan nasional mengacu kepada Surat Keputusan (SK) Ruas Jalan Kabupaten, sehingga Pemkab Tegal tidak bisa menganggarkan untuk pembangunan dan pemeliharaan trotoar yang berada di jalan nasional.

Hal itu terungkap saat Komisi III DPRD Kabupaten Tegal melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan (Perkimtaru) Kabupaten Tegal, Kamis (25/3). Rakor tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tegal, M Khuzaeni dan sejumlah anggotanya. Sementara itu, Dinas Perkimtaru Kabupaten Tegal dihadiri kepala dinasnya, M Budi Eko Setiawan.

“Banyak kegiatan pembangunan trotoar di jalan nasional untuk tahun 2022 tidak bisa masuk dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD),” kata M Khuzaeni yang akrab disapa Jeni itu.

Dikatakan, tidak bisanya kegiatan pembangunan trotoar di jalan nasional masuk di SIPD, karena acuannya adalah SK Ruas Jalan Kabupaten. Artinya, pembangunan trotoar bisa dilakukan jika masuk dalam ruas jalan kabupaten. Kalau pembangunan di luar ruas jalan kabupaten, maka secara otomatis sistem itu akan menolaknya.

“Misalnya, pembangunan trotoar di Lebaksiu tidak bisa masuk SIPD, karena jalan itu masuk ruas nasional,” ujarnya.

Sementara itu, lanjut dia, jika acuan pembangunan trotoar mengacu pada SK Ruas Jalan Kabupaten, maka banyak trotoar di jalan nasional akan terbengkalai. Termasuk, pemeliharaan trotoar yang sudah dibangun tahun-tahun sebelumnya. Padahal, trotoar jalan yang sudah dibangun di jalan nasional, selama ini menggunakan APBD Kabupaten Tegal. Pasalnya, Pemerintah Pusat tidak pernah mengucurkan dana untuk pembangunan trotoar di jalan nasional.

“Di Jalan A Yani, jalan depan Patung GBN, jalan di depan Yogya Mall dan banyak jalan lainnya sudah dibangun trotoar. Lalu, kedepan tidak bisa diperbaiki, karena bukan jalan kabupaten,” tegasnya.

Ia menilai, penentuan kewenangan pembangunan dan pemeliharaan, harusnya tidak mengacu kepada SK Ruas Jalan Kabupaten. Namun, tetap mengacu kepada kewenangan kabupaten yang telah diatur dalam undang-undang.

“Di daerah lainnya, baik pemerintah kabupaten maupun kota, pembangunan trotoar di jalan nasional dan jalan provinsi menjadi kewenangan daerah,” ujar politisi Partai Golkar itu.

Ditambahkan, kebijakan itu harus dirubah sebelum menjadi persoalan dikemudian hari. Mengingat banyak trotoar jalan, terutama di wilayah Kota Slawi yang harus dibenahi untuk mendukung program penataan Kota Slawi.

“Sebelum masuk dalam APBD Kabupaten Tegal tahun 2022, harusnya bisa segera dirubah,” pungkasnya.

BERITA LAINNYA