Take a fresh look at your lifestyle.

Tolak Rencana Refocusing ADD, Kades dan PPDI Gerudug DPRD Brebes

71

BREBES, smpantura.com – Para Kepala Desa (Kades) yang tergabung dalam Paguyuban Kades Tali Asih dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Brebes, mendatangi Gedung DPRD di Jalan Gajah Mada Kota Brebes, Senin (24/5). Mereka menggerudug gedung wakil rakyat, untuk menyampaikan aspirasi terkait rencana refocusing terhadap Alokasi Dana Desa (ADD), yang dilontarkan Pemkab Brebes.

Perwakilan para kades dan perangkat desa tersebut diterima Komisi I DPRD Brebes. Mereka selanjutnya menggelar audiensi terkait persoalan tersebut.

Sekertaris Paguyuban Kades Tali Asih Kabupaten Brebes, Saefudin Trisando mengatakan, para kades dan perangkat desa sepakat menolak rencana refocusing ADD tersebut. Selain ADD tahap pertama sudah terealisasi untuk kelembagaan desa, adanya rencana refocusing ADD juga akan berdampak pada penghasilan tetap (siltap) dari kades dan perangkat desa. Bahkan, mereka terancam tidak bisa mendapatkan haknya tersebut.

“Kebanyakan pencairan ADD tahap dua ini siltap kades dan perangkat desa. Jika ADD sampai direfocusing banyak kades dan perangkat desa yang tidak bisa mendapatkan haknya,” ujarnya yang juga Kades Bulusari, Kecamatan Bulakamba, saat ditemui usai audensi.

Menurut dia, ADD ini merupakan anggaran kelembagaan dan rumah tangga yang tidak seberapa. Apalagi di Brebes masih memakai pola minimal 10 persen dari dana perimbangan. Sementara di daerah lain banyak yang sudah menggunakan pola di atas 10 persen, ada yang 12, 13 hingga 15 persen dari dana perimbangan, dan bukan minimal lagi. “Kalau anggaran kami lebih dari 10 persen mungkin tidak begitu masalah untuk mengcover kebutuhan rumah tangga dan lainnya,” terangnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, kedatangan para kades dan perangkat desa ke DPRD ini, tidak lain untuk meminta DPRD mengkonsultasikan ke bagian anggaran agar rencana refocusing tidak dilaksanakan. Meski pihaknya mengetahui defisit anggaran di Pemkab Brebes cukup tinggi, namun solusi itu bisa diambil tanpa adanya refocusing ADD. “Bisa saja daerah melakukan refocusing di dinas atau aspirasi lainnya. Jika refocusing tetap dilaksanakan, maka rata-rata ADD setiap desa akan terpotong sekitar Rp 25 juta. Di mana, ADD setiap desa nilainya bervariatif, mulai dari Rp 400 juta – Rp 600 juta,” ungkapnya.

Ketua PPDI Kabupaten Brebes, Hartoyo menambahkan, mewakili perangkat desa di Kabupaten Brebes, pihaknya menolak keras rencana refocusing ADD tersebut. Jika sampai terkena refocusing, akan berdampak pada perangkat desa secara langsung, karena siltap tidak bisa dibayarkan. “Kami tegas menolak. Ini karena dampaknya langsung ke kades dan perangkat.Terutama, siltap kades dan perangkat desa terancam tidak bisa bayarkan,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Brebes, Sukirso mengatakan, pihaknya akan mencoba memfasilitasi terkait adanya rencana refocusing ADD. Sejauh ini desa sudah pusing, dan jangan menambah beban di desa dengan adanya refocusing ADD. “Kalau kita hanya bisa memfasilitasi, namun ya kembali lagi terserah pemerintah daerah. Tapi, tuntutan kepala desa dan PPDI ini harapannya bisa dikabulkan. Sebab, ADD ini berkaitan dengan siltap perangkat desa dan kepala desa,” pungkasnya. (T07-red) 

BERITA LAINNYA