Take a fresh look at your lifestyle.

TNI/Polri Dihimbau Berhati hati Meminjamkan KTP

146

PEMALANG – Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pemalang menghimbau pada anggota TNI, Polri, perangkat desa dan Aparatur Negeri Sipil (ASN) untuk berhati hati meminjamkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)nya. Dikwatirkan KTP tersebut disalah gunakan untuk memberikan dukungan pada salah satu bakal calon bupati dan wakil bupati dari jalur perseorangan atau independen.

“Kami dari Bawaslu Pemalang menghimbau pada rekan rekan anggota TNI, Polri, perangkat desa maupun ASN agar berhati hati meminjamkan KTP miliknya. Apabila ada yang meminjam silahkan ditanyakan lebih detail kepentingan dan penggunaannya, agar nantinya tidak terjerat masalah,” ujar Ketua Bawaslu Pemalang, Hery Setyawan, kemarin.

Dia mengatakan, apabila melihat tahapan Pemilihan bupati dan wakil bupati (Pilbup) jadwalnya masih terkait dengan calon perseorangan. Mereka masih mengumpulkan dukungan dari masyarakat, dukungan yang dimaksud yaitu adanya foto copy E-KTP dan surat dukungan. Berbagai cara dilakukan oleh calon perseorangan agar bisa mencapai jumlah dukungan yang ditetapkan oleh KPU Pemalang. Bahkan tanpa sepengetahuan pemilik KTP, tidak menutup kemungkinan disalah gunakan untuk memberikan dukungan kesalah satu calon perseorangan. Apabila nanti ditemukan ada salah satu anggota TNI, Polri, perangkat desa maupun ASN yang memberikan dukungan, maka Bawaslu merekomendasikan pada KPU Pemalang untuk mencoret dari daftar nama dukunga. Terkait dengan sanksi sepenuhnya diserahkan pada instansi masing masing, Bawaslu hanya meminta ke KPU Pemalang untuk mengganti nama orang lain. Meskipun saat ini belum ada bakal calon dari jalur perseorangan di Pemalang, namun kemungkinan itu ada.

“Bagi bakal calon bupati dan wakil bupati yang maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Pemalang tahun 2020 melalui jalur independen atau perseorangan minimal harus memiliki dukungan sekitar 73 ribu orang. Para pendukung calon independen minimal harus tersebar di 50 persen lebih kecamatan di Kabupaten Pemalang atau harus ada di delapan kecamatan pendukungnya,” tandas Harun Gunawan, Komisioner KPU Pemalang, dalam berita sebelumnya.

Ia mengatakan, apabila seseorang ingin maju melalui jalur perseorangan, mereka harus menyertakan surat pernyataan dukungan dan dilengkapi foto copy KTP. Sesuai dengan Undang Undang dan Peraturan KPU (PKPU) tentang calon perseorangan maka calon perorangan harus bisa mengumpulkan surat pernyataan dukungan dan KTP sekitar 73 ribu orang. Terkait dengan pemilih, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Pemalang lebih dari satu orang. Calon perorangan harus bisa mengumpulkan 6,5 persen dari jumlah DPT terakhir Pemilu terakhir. Terkait dengan persebaran yaitu pendukung dari calon perseorangan harus ada di delapan kecamatan. Namun untuk jumlah pendukung disetiap kecamatan tidak ditentukan jumlahnya. (H77/Red_03)

BERITA LAINNYA