Take a fresh look at your lifestyle.

Tiga Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Tegal Ditetapkan

92

SLAWI – Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Kabupaten Tegal ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tegal, baru-baru ini. Tiga Raperda yang telah digodok dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Tegal itu, selanjutnya akan dibahas dalam Panitia Khusus (Pansus).

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Tegal, Bakhrun mengatakan, Raperda inisiatif yang diusulkan Bapemperda sebanyak 5 Raperda. Namun, anggaran pembentukan Raperda mengalami refocusing, sehingga tinggal tiga Raperda yang bisa dibahas. Tiga Raperda itu, yakni Raperda Perlindungan Hak-hak Disabilitas, Raperda Kerjasama Daerah, dan Raperda Penyelanggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

“Pengajuan telah melalui proses pembentukan Raperda. Kami juga telah mengajak pihak-pihak terkait dalam pembahasan Raperda ini,” kata Bakhrun.

Dikatakan, Bapemperda telah melakukan kajian naskah akademis dengan menggandeng Unsoed Purwokerto. Proses panjang pembahasan naskah akademis juga melibatkan dinas teknis, dan pihak-pihak terkait lainnya. Selain itu, juga dilakukan publik hearing untuk meminta masukan dalam Raperda tersebut.

“Kami juga intensif melakukan komunikasi dengan dinas teknis agar Raperda bisa bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Dikatakan, pembentukan Raperda juga telah melalui Rapat Paripurna yang meminta pendapat Bupati Tegal tentang tiga Raperda itu. DPRD juga telah menjawab pendapat Bupati, diakhiri dengan penetapan tiga Raperda untuk dilanjutkan dibahas dalam Pansus.

“Prosesnya beda dengan pembentukan Raperda yang diusulkan eksekutif. Kalau Raperda yang diusulkan eksekutif, kita yang memberikan pendapat dan Bupati yang menjawab,” terang politisi PKS itu.

Lebih lanjut dikatakan, Raperda Perlindungan Hak-hak Disabilitas dibuat karena disabilitas merupakan fenomena kompleks yang mencerminkan interaksi individu dan masyarakat yang keterbatasan fisiknya tidak bisa berpartisipasi di masyarakat secara penuh sebagaimana orang lainnya.

“Penyandang disabilitas perlu diberikan jaminan penghormatan perlindungan, karena mereka berpotensi besar untuk menjadi change of social agent bagi pembangunan,” terang Bakhrun.

Ditambahkan, terkait dengan Raperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan harus dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Perlu memperhatikan kesehatan manusia dan hewan dalam rangka penyediaan pangan yg aman, sehat, utuh dan halal. Selain itu, perlu penentuan kawasan peternakan sebagai perlindungan peternakan yang sehat, maju dan berkelanjutan.

“Raperda Kerjasama Daerah dibuat untuk mengatur hubungan dan kerjasama antardaerah merupakan suatu kebutuhan dalam penyelenggaran Pemerintahan Daerah,” pungkasnya. (*)

BERITA LAINNYA