Take a fresh look at your lifestyle.

SK Bupati Soal Permukiman Kumuh Minta Dicabut

119

SLAWI, smpantura.com – Surat Keputusan (SK) Bupati Tegal Nomor 050/ 294 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tegal, minta dicabut. Hal itu dikarenakan SK tersebut justru menghambat pembangunan permukiman lainnya yang tidak masuk dalam SK itu.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal dari Fraksi PDI Perjuangan, Rustoyo mengatakan, dalam SK Bupati tercatat 11 dari 18 kecamatan yang terdapat permukiman kumuh. Dari jumlah kecamatan itu, ada 22 desa yang terdapat permukiman kumuh. Dari jumlah desa itu, juga dipetakan menjadi tiap Rukun Warga (RW) yang jumlahnya mencapai ratusan RW.

“Jadi, tiap RW terdapat permukiman kumuh yang berbeda-beda. Ini jauh berbeda dengan pengamatan saya di lapangan,” ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tegal itu.

Perbedaan data itu, kata dia, jumlah desa dan RW yang masuk SK Bupati, tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ia menilai jumlah desa dan RW yang kumuh, jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang ada di SK. Kondisi itu membuat pihaknya mempertanyakan indikator penetapan permukiman kumuh di Kabupaten Tegal.

“Indikator yang dipakai apa? Soalnya masih banyak desa dan RW yang kumuh, tapi tidak masuk SK,” tegasnya.

Menurut dia, daerah pesisir pantura sejak dulu dikenal kumuh, karena sumber ekonomi yang tentunya akan padat penduduk. Namun demikian, di Kecamatan Suradadi hanya dua desa, yakni Suradadi dan Jatimulya. Di dua desa tersebut juga hanya beberapa RW yang masuk ketegori permukiman kumuh.

“Oleh karena itu, SK harus dicabut dan dievaluasi,” pintanya.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal dari Fraksi Gerindra, Rudi Indrayani. Ia menegaskan, SK Bupati itu dinilai akan membatasi pembangunan wilayah yang kumuh. Terutama untuk wilayah yang tidak masuk dalam SK tersebut. Sementara itu, anggaran desa tak mampu mengcover pembenahan permukiman kumuh. Desa bisa mengajukan anggaran ke Pemkab, akan tetapi harus melalui proposal.

“Jika desa atau RW yang tidak masuk SK dan kondisinya kumuh, akan semakin kumuh karena tidak tersentuh pembangunan,” pungkasnya. (T05-red)

 

 

BERITA LAINNYA