Take a fresh look at your lifestyle.

Sikapi Edaran Mendagri, Wabup Mundur Jadi TPHD

182

BREBES – Wakil Bupati Brebes, Narjo menyatakan mengundurkan diri dari Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) Kabupaten Brebes tahun 2019 ini. Langkah itu diambil Narjo untuk menyikapi adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait larangan pejabat penyelenggara negara berangkat haji sebagai TPHD.

“Saya diberi rekomendasi Bupati Brebes untuk menjadi TPHD musim haji tahun ini. Namun saya taat aturan, jadi untuk melaksanakan sesuai Surat Mendagri saya mundur dari TPHD,” jelas Narjo kepada wartawan, Rabu (17/7)

Dia mengaku, surat pengunduran dirinya sebagai TPHD sudah dilayangkan kepada pihak terkait, termasuk ke Kemenag Brebes. Narjo juga mengaku tidak kecewa karena batal pergi ke Tanah Suci. Menginggat, aturan saat ini tidak memperbolehkan penyelenggara negara berangkat haji sebagai TPHD dengan fasilitas atau biaya negara. “Terus terang saya juga tidak kecewa. Sesuai aturan ini memang tidak memperbolehkan penyelenggara negara berangkat haji sebagai TPHD dengan fasilitas atau dibiayai negara,” jelasnya.

Wabup Brebes itu, rencananya dalam tim TPHD bergabung dengan Kelompok Terbang (Kloter) 54 dan berangkat dari Brebes menuju Asrama Haji Donohudan, Boyolali pada Senin, 22 Juli mendatang. Sementara, Kabag Kesra Setda Brebes, Ahmad Ma’mun membenarkan terkait pengunduran diri Wabup dari TPHD, bahkan pihaknya juga sudah menerima surat pengunduran diri Wabup tersebut. “Dengan pengunduran diri Pak Wabup jadi TPHD, ya tidak ada penggantinya. Sehingga, TPHD tahun ini yang berangkat 7 orang dari rencana 8 orang,” katanya.

Rencana keberangkatan Wabup ke tanah suci dengan menjadi TPHD sempat mendapat sorotan di media sosial. Bahkan, Lembaga Pencegahan dan Publikasi Anti Korupsi Republik Indonesia (Lappas RI) mempertanyakan keberangkatan Wabup Narjo, yang jika dipaksakan menerjang aturan dari Kemendagri. Ketua Lappas RI, H Purwanto, kejadian Wabup Brebes yang dengan legawa mudur dan batal berangkat menunaikan haji sebagai TPHD bisa dijadikan contoh serta patut diapresiasikan.

“Bilamana ada pejabat yang masih berangkat dan tidak mematuhi aturan, maka sanksi hukumnya sudah jelas. Karena Surat Edaran Mendagri tembusannya Deputi Bidang Pencegahan KPK,” ujarnya.

(setiawan/ red38)

BERITA LAINNYA