Take a fresh look at your lifestyle.

Senko Gemmpur Minta DPRD Bentuk Pansus

-MoU PT KAI dan Pemkot

177

TEGAL – Ratusan massa yang tergabung dalam Sentral Komando Gerakan Masyarakat Mahasiswa Peduli Rakyat (Senko Gemmpur) mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal, Senin (9/3) siang.

Mereka memprotes penggusuran yang dilakukan PT KAI dan Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal, pada 3 Maret 2020 lalu. Mereka menilai, pelaksanaan tersebut tidak sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Sebab, tidak ada dasar kejelasan terkait pembongkaran yang dilakukan.

Pembongkaran sejumlah bangunan menggunakan dua alat berat dianggap ilegal, karena baik pihak kuasa hukum PT KAI maupun petugas pelaksana tidak dapat menunjukkan surat tugas hingga surat perintah pembongkaran.

“Seperti petir di siang bolong, tetiba sejumlah tempat tinggal dan bangunan usaha dibongkar. Untuk itu, kami atas nama Senko Gemmpur menolak dengan tegas pembongkaran yang dilakukan PT KAI dan Pemkot Tegal,” pekik koordinator lapangan aksi, Agus Sumardi.

Agus menyebut, seharusnya Pemkot Tegal dapat menindaklanjuti Rakor yang dilakukan PT KAI dengan DPRD Kota Tegal pada 22 September 2014 terkait sengketa tanah di Jalan Kolonel Sudiarto. Termasuk melakukan pengukuran ulang tanah Eigendhom Verponding 1732 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang direkomendasikan DPRD setempat pada 11 Oktober 2014.

Dengan yang membawa spanduk dan poster yang berisi protes, ratusan massa menganggap Pemkot Tegal mengabaikan sengketa tanah antara PT KAI dan warga yang sudah terjadi sejak tahun 2014. Pembongkaran yang dilakukan juga dinilai merupakan tindakan arogansi PT KAI dan Pemkot Tegal.

Setelah menyampaikan sejumlah orasi, ratusan massa akhirnya ditemui Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro didampingi Wakil Ketua DPRD, Habib Ali Zaenal Abidin beserta para anggota DPRD dari berbagai fraksi.

Usai ditemui, massa menyampaikan beberapa tuntutannya, yang menginginkan DPRD sebagai wakil rakyat dan pelaksana amanah rakyat bisa memberikan keadilan atas kerjasama yang sudah dilakukan PT KAI dan Pemkot Tegal.

Mereka juga meminta DPRD menanyakan kejelasan dasar hukum atas pembongkaran. Termasuk pula meminta kepada DPRD Kota Tegal untuk menggunakan hak-haknya dan membentuk Panitia Khusus (Pansus) atas MoU yang dilakukan PT KAI dan Pemkot Tegal.

“Kita minta anggota dewan bisa menggunakan hak-haknya, baik interpelasi, hak angket hingga menyatakan pendapat kepada Pemkot dan PT KAI,” tandas Agus.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro menyampaikan, pihaknya akan melakukan rapat konsultasi bersama para pimpinan fraksi, yang kemudian disampaikan kepada masing-masing anggota.

Dalam kesempatan tersebut, Kusnendro juga meminta kepada PT KAI dan warga menunggu keputusan pengadilan. Mengingat sampai saat ini belum ada yang bisa menunjukkan secara pasti kepemilikan tanah yang masih menjadi sengketa.

“Kita akan rapatkan dengan pimpinan fraksi. Hasilnya seperti apa nanti dapat kami sampaikan kepada warga. Ihwal sengketa lahan, saya secara pribadi siap untuk dijadikan saksi dan bukan atas nama lembaga,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Habib Ali ZA menyampaikan, berkaitan dengan penggusuran, DPRD tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah mendapatkan pemberitahuan.

Sejak awal, DPRD tidak memperkenankan adanya penggusuran, namun hanya penataan. Hal itu diakui Habib Ali sudah disampaikan dalam rapat koordinasi yang dihadiri Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono bersama Wakil Wali Kota Tegal, Muhamad Jumadi.

“Saat rakor itu pun, kita belum membahas penataan di Jalan Kolonel Sudiarto. Karena masih fokus pada penataan Taman Pancasila dan relokasinya,” imbuh Habib Ali. (Haikal/red10)

BERITA LAINNYA