Take a fresh look at your lifestyle.

Sekda Tegaskan Brebes Masih PKM, Pansus Sayangkan Aksi Demo Ditengah Pendemi

123

BREBES – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Brebes, Djoko Gunawan, yang juga Sekretaris Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Brebes menegaskan, hingga saat ini Brebes masih menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam penanganan pendemi virus korona tersebut. Sementara, Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Kabupaten Brebes menyayangkan adanya aksi demonstrasi ditengah pendemi korona. Pansus juga menyayangkan langkah Pemkab Brebes dalam peresmian pembangunan RSU Ketanggungan karena dinilai tidak menerapkan protokol kesehatan.

“Saat ini Brebes masih terus melaksanakan PKM. Meski untuk kasus Covid-19 yang terjadi saat ini mengalami perkembangan lebih baik,” tandas Sekda Pemkab Brebes, Djoko Gunawan ditemui di kantornya, Selasa (22/6).

Dia mengatakan, sesuai dari reales yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Brebes saat ini masuk dalam zona kuning. Kendati masih terus menerapkan PKM, tetapi pihaknya juga kini mulai melakukan persiapan untuk new normal. Bahkan, pihaknya saat ini tengah menyusun draf Peraturan Bupati (Perbup) terkait persiapan new normal tersebut. Sehingga nantinya dari Perbup yang sudah selesai disusun itu akan segera disosialisasikan ke masyarakat, dengan didampingi jajaran Polres Brebes dan Kodim 0713 Brebes. Langkah tersebut untuk mendisplinkan masyarakat, bahwa yang dimaksud new normal bukan berarti dalam kondisi normal seperti yang dulu, tetapi harus dengan protokoler kesehatan yang harus dilaksanakan. “Kita saat ini masih dalam persiapan untuk new normal ini. Apalagi, Brebes juga sudah masuk zona kuning,” ungkapnya.

BACA JUGA : 

Sementara Wakil Ketua Pansus Covid-19 DPRD Brebes, Ghofar Mughni mengatakan, menyayangkan terhadap kejadian adanya aksi unjuk rasa dan peresmian pembangunan RSU Ketanggungan yang dilakukan Bupati Brebes bersama pejabat terkait di tengah pendemi korona serta pelaksanaan PKM. Peresmian pembanggunan RSU Ketanggungan dinilai tidak menerapkan protokol kesehatan. Itu terlihat saat Bupati bersama pejabat lainnya tidak menjaga jarak ketika melakukan penekanan tombol pemasangan tiang pancang. Mereka justru malah saling berdesakan. Mestinya Pemkab dapat memberikan contoh kepada masyarakatnya. “Kalau memang kegiatan itu merupakan tuntutan, paling tidak ada proses yang harus dilalui. Satu, Pemkab harus mengajukan untuk penetapan new normal dan status PKM-nya dicabut. Saat ini kan Brebes statusnya masih PKM,” tandasnya.

Menurut dia, sesuai perkembangan yang direales Gubernur, saat ini Brebes sudah masuk zona kuning. Artinya, dapat mengajukan new normal. Namun pengajuan itu belum dilaksanakan dan baru sebatas tahapan persiapan. Dalam tahapan persiapan itu mestinya tidak dinodai dengan citra-citra yang dilaksanakan Pemkab Brebes, sehingga menjadi contoh yang tidak baik. “Kondisi ini ya tentu akan menyebabkan iri di masyarakat. Dimana, saat ini masyarakat sedang berkebutuhan melaksanakan resepsi pernikahan, pengajian akbat dan pengajian umum yang melibatkan banyak orang. Ini yang ditunggu masyarakat kita agar kondisinya semakin membaik,” ujarnya.

Hal senada dikatakan Anggota Pansus Covid-19 DPRD Brebes, Musthollah. Dia menilai, penerapan PKM di Brebes belum efektif dan efisien, termasuk dari segi anggaran yang telah dialokasikan. Padahal anggaran yang dilakokasikan dalam penerapan PKM untuk penanganan Covid-19 mencapai ratusan miliar. Dari alokasi yang disiapkan mencapai Rp 345 miliar. Dari anggaran tersebut, saat ini sudah digunakan sekitar Rp 170 miliar, termasuk untuk alokasi penerapan PKM dan bantuan bagi warga terdampak Covid-19.Sementara Pemkab justru melakukan kegiatan dengan mengumpulkan massa yang banyak. Itu terjadi saat peresmian pembangunan RSU Ketanggungan, dan tanpa protokol kesehatan. “Ya itu lah, buat aturan sendiri di langgar sendiri. Anggaran dihambur-hamburkan. Ini satu contoh bagi kami dan semoga saja ini bukan khilafnya tim gugus tugas. Kedepan jangan sampai seperti itu lag, apalagi sampai ada demo,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Brebes, Djoko Gunawan menjelaskan, pihaknya memang sedang melakukan persiapan pengajuan new normal. Langkah awal dengan melakukan persiapan penyusunan Perbup. Di dalam Perbup itu nantinya akan ada sanksi sosial bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran kententuan new normal. “Ada enam indikator yang menjadikan Brebes saat ini zona kuning. Salah satunya, dapat mengendalikan jumlah kasus positif Covid-19. Bahkan, saat ini sudah ada 5.000 warga lebih yang di rapid test dalam upaya pengendalian Covid-19. Kami harapkan, secepatnya Perbup selesai disusun dan bisa mengajukan new normal,” jelasnya.

Terkait adanya aksi demo, dia mengaku, pihaknya tidak mengetahui soal adanya aksi demo di halaman Kejari Brebes tersebut. Sebab, informasi yang diterimanya kegiatan para aktivis itu hanya berupa dialog dan tanpa pengerahan masa ke Kejaksaan. Sedangkan untuk kegiatan di Ketanggungan, Djoko enggan berkomentar. “Setahu kami tidak ada demo. Mereka (aktivis-red) hanya akan audensi saja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Puluhan aktivis kesehatan di Kabupaten Brebes nekat melakukan demonstrasi di tengah kondisi pendemi virus korona (Covid-19), Senin (22/6). Aksi unjuk rasa itu digelar di halaman Kejaksaan Negeri (Kejari) Brebes. Padahal Kabupaten Brebes saat ini masih menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), dan masih berstatus daerah zona merah. Bersamaan dengan aksi itu, Bupati Brebes Idza Priyanti meresmikan dimulainya pembangunan RSU Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Senin (22/6). Peresmian ditandai dengan pemasangan tiang pancang pertama pembangunan rumah sakit yang berada di lahan bekas Terminal Ketanggungan tersebut.

(setiawan-red2)

BERITA LAINNYA