Take a fresh look at your lifestyle.

Sebut NU Radikal, Disdikbud Minta Buku Tema Tak Diajarkan ke Siswa

217

TEGAL – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Tegal meminta kepada seluruh tenaga pendidik Sekolah Dasar (SD) untuk tidak mengajarkan Buku Tematik Terpadu Kelas V Kurikulum 2013, menyusul pada salah satu halamannya menuai kontroversi.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Disdikbud Kota Tegal, Budio Pradipto mengungkapkan, pihaknya mendapat informasi dari Kejaksaan Negeri setempat, perihal Buku Tema 7 untuk siswa SD/ MI kelas V. Dimana pada halaman 45 tercantum nama organisasi Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi radikal.

Atas informasi itu, Budio mencoba menghubungi salah satu sekolah untuk memastikan kebenaran isinya. Setelah ditelusuri, pihaknya mendapati adanya kesamaan informasi yang dimaksud. Dimana saat ini, buku bersampul ‘Persitiwa dalam Kehidupan’ itu telah dipinjam Kejaksaan untuk dipelajari lebih lanjut.

“Pengadaan buku dilakukan secara mandiri oleh masing-masing sekolah, sehingga kami belum bisa memastikan jumlahnya, harganya dan di beli sekolah mana saja. Namun, dalam waktu dekat kita akan melakukan rapat koordinasi bersama Kejaksaan, Kesbangpolinmas dan UPPD,” tegas Budio saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (21/2).

Menurutnya, buku tema tersebut mulai diedarkan 2017 dan mendapat beberapa kali revisi pada tahun 2017 dan 2018. Adapun kutipan isi buku pada halaman 45 yang diterbitkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud menyebut ‘Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke20 disebut masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal/keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas nonkooperatif/tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia (PI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Nahdlathul Ulama (NU), Partai Nasional Indonesia (PNI)’.

Ihwal penarikan, Budio mengaku belum ada perintah surat penarikan dari Kejaksaan Negeri. Untuk itu pihaknya mengimbau kepada seluruh tenaga pendidik SD se-Kota Tegal untuk tidak menyampaikan materi yang dimaksud.

“Mungkin keputusan penarikan akan dilakukan setelah rakor. Selama belum ada pengganti buku dari kementerian, kami meminta kepada para guru untuk tidak mengajarkan isi halaman 45. Lebih fokusnya lagi, halaman tersebut jangan sampai terbaca oleh para siswa,” pungkasnya. (Haikal/red2)

BERITA LAINNYA