Take a fresh look at your lifestyle.

Sebelum Dicairkan, Penerima BLT Wajib Sumbang PMI

76

SLAWI – Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 300 ribu dari Dana Desa (DD) di sejumlah wilayah, bergejolak. Pasalnya, penerima bantuan yang terdampak Virus Corona (Covid-19) harus menyumbang PMI. Jika tidak, maka bantuan itu tidak bisa dicairkan.

“Sebelum mengambil bantuan, penerima diwajibkan membawa uang Rp 20 ribu untuk bulan dana PMI. Padahal, sumbangan itu sukarela,” kata Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tegal, Agung Yudhi Kurniawan, Kamis (3/9).

Dikatakan, informasi itu diperoleh dari laporan masyarakat di salah satu desa wilayah Kecamatan Lebaksiu. Penerima BLT saat mengambil uang tersebut, diminta menyerahkan uang Rp 20 ribu, dan mendapatkan lima lembar kertas sumbangan PMI. Jika tidak membawa uang sebesar itu, maka penerima BLT diminta pulang untuk mengambil uang.

“Ada nenek-nenek yang mau mengambil BLT, tapi disuruh pulang untuk mengambil uang Rp 20 ribu. Ini jelas memberatkan masyarakat,” ujar politisi muda PDI Perjuangan itu.

Lebih lanjut dikatakan, hal serupa juga terjadi di salah satu desa wilayah Slawi. Di desa itu, penerima BLT dibebani membayar iuran PMI sebesar Rp 8 ribu atau mendapatkan dia lembar iuran PMI. Kalau mendengar dari aduan warga penerima, menurut Agung, ada kesan keharusan untuk membantu bulan dana PMI. Padahal di desa lain tidak seperti itu, penerima bantuan BLT secara sukarela membantu bulan dana PMI. Dan itu disampaikan setelah penerima BLT mengambil bantuan tersebut.

“Seperti di Kecamatan Dukuhwaru, penerima BLT tidak disuruh membawa uang Rp 20 ribu. Tapi setelah menerima BLT ditawari untuk membantu bulan dana PMI. Jumlahnya terserah mau berapa lembar,” terangnya.

Ditambahkan, semestinya akan lebih santun ditawarkan terlebih dahulu, dan jumlahnya tidak ditentukan. Jika penerima manfaat bantuan itu tidak bersedia memberikan sumbangan, maka tidak boleh dipaksakan. Hal itu dikarenakan sumbangan PMI sifatnya sukarela. Jika dipaksakan, maka termasuk tindakan pungutan liar.

“Kami memahami bahwa desa dibebani untuk mengedarkan sumbangan PMI. Tapi jangan memaksa warga untuk menyumbang,” pungkasnya. (Wiwit-red03) 

BERITA LAINNYA