Take a fresh look at your lifestyle.

Satu Cakades Ajukan Gugatan Hasil Pilakdes

146

BREBES – Satu dari 108 desa yang telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahap II tahun 2019 di Kabupaten Brebes, mengajukan gugatan kepada Pemkab Brebes. Gugatan atas hasil Pilkades itu diajukan salah seorang calon Kades Grinting, Kecamatan Bulakamba kepada Pemkab Brebes, kemarin.

Sekertaris Panitia Pilkades tingkan Kabupaten Brebes, N Faizin mengatakan, hingga hari terakhir masa sanggah pada 18 Desember ini, tercatat baru ada satu cakades yang mengajukan gugatan. Yakni, dari Cakades nomor urut dua, Desa Grinting, Tanali. Ia mengajuga gugatan karena tidak puas dengan hasil pilkades yang dilaksanakan serentak pada Minggu (15/12) lalu. Cakades juga menduga telah terjadi pelanggaran saat proses pemunggutan suara di desanya. “Hingga hari ini (kemarin-red) atau hari terakhir masa sanggah, baru ada satu cakades dari satu desa yang mengajukan gugatan terkait hasil pilkades serentak gelombang dua ini. Yakni, Cakades Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba,” katanya.

Menurut dia, dari surat gugatan yang disampaikan, diketahui gugatan dilayangkan karena diduga ada pelanggaran pelaksanaan pilkades di Desa Grinting. Yakni, saat proses tahapan pilkades dilaksanakan. “Dari surat yang kita terima ini, pelapor mengajukan gugatan karena adanya dugaan pelanggaran pilkades, terutapa saat tahapan,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, berdasarkan Pasal 55 Peraturan Bupati (Perbup) Brebes nomor 32 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pilkades Serentak, setelah surat gugatan diterima, pihaknya akan segera menindaklanjutinya dengan melakukan klarifikasi. Proses tersebut sesuai aturan diberi tenggang waktu selama selama 30 hari. “Atas gugatan ini, nantinya jawaban akan dilayangkan kepada yang bersangkutan, dan ditandatangani Bupati. Terkait hasil keputusan ini, sifanya final dan mengikat,” terangnya.

Sementara Juru Bicara Cakades Grinting Tanali, Roy Eko Raharjo mengatakan, pihaknya memang telah mengajuk gugatan atas hasil pilkades karena ditemukan dugaan pelanggaran. Dalam gugatan itu, pihaknya menilai hak-haknya pemilih telah dirampas panitia Pilkades di Desa Grinting. Sebab, meski warga sudah masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pilkades, tetapi mereka tidak diberikan surat undangan. Hal itu menyebabkan warga yang mempunyai hak pilih dan telah masuk DPT tidak bisa memberikan suaranya.“Sesuai aturan, kalau tidak memiliki undangan, pemilih tidak boleh mencoblos. Sedangkan masyarakat di sini sudah masuk DPT, tapi tidak diberikan surat undangan. Ini bagi kami jelas sebuah pelanggaran dan telah menghilangkan hak pemilih,” ungkapnya.

Menurut dia, meski saat ini pilkades sudah selesai, tetapi warga di desannya tidak puas dengan hasil yang didapat. Sebab, warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, justru mereka tidak bisa memberikan hak suaranya. Bahkan, dari data yang pihaknya miliki ada sebanyak 367 pemilih di desanya yang tidak menerima undangan pencoblosan. “Ini data sementara yang kami dapat, totalnya ada 376 pemilih yang tidak mendapat undangan. Kami yakin jumlah warga yang tidak mendapat undangan masih banyak,” sambungnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya tidak tahu pasti kenapa panitia pilkades di desanya tidak memberikan undangan kepada pemilih yang sudah masuk DPT. Namun saat diklarifikasi, panitia berdalih ada keterbatasan atau human error. “Atas pelanggaran ini, kami meminta pilkades di desa ini diulang. Kami juga mendesak tim verifikasi kabupaten segera menyelesaikan dan bisa datang ke kami untuk mengecek datanya,” pungkas dia.

(bayu setiawan-red2)

BERITA LAINNYA