Take a fresh look at your lifestyle.

Rendah Kepatuhan Perusahaan Iuran Jaminan Sosial

156

PEMALANG – Kepatuhan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Pemalang dalam membayar iuran jaminan sosial tenaga kerja dinilai rendah. Penilaian ini jika dibandingkan dengan tiga kabupaten /kota lain di wilayah kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pekalongan.

Karena itu BPJS Ketenagakerjaan menggelar monitoring dan evaluasi dengan instansi terkait di hotel The Winner, Kamis (8/8). Dari kegiatan tersebut dibentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengatasi rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan dalam iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemalang Mu’minun mengatakan ada ada evaluasi untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan.”Ada perusahaan yang lancar dalamiuran BPJS Ketenagakerjaan tetapi ada yang tersendat, yang lancar lebih kurang 249 perusahaan,”kata Mu’minun.

Karena itu agar bisa lancar dibentuk tim gabungan yang anggotanya terdiri atas Disnaker, kemudian sekretariat adalah dari BPJS Ketenagakerjaan lalu untuk kepengawasan dari Kejaksaan. Satgas kata dia memiliki fungsi pembinaan yang dilakukan ketika kunjungan ke perusahaan ditemukan pelanggaran.

Apabila ditemukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Perbup 68/2017 tentang kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Perbup tersebut menjadi payung hukum bagi Satgas dalam melaksanakan tugasnya.

Kepala Bidang Kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan, Arif Darmawan mengatakan lembaganya memiliki empat wilayah kerja kabupaten/kota. Dari empat kabupaten/kota tersebut tingkat kepatuhan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang paling rendah adalah Kabupaten Pemalang, padahal regulasinya sudah ada sejak 2017.

“Regulasi untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sudah ada sejak tahun 2017 dan sudah cukup kuat serta mengikat sementara daerah lain tidak ada regulasi tapi kepatuhannya malah lebih tinggi,”kata Arief didampingi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pemalang Uun Setiyadi..

Karena itu jajarannya menggandeng instansi terkait untuk membentuk tim yang akan mengunjungi perusahaan yang tidak patuh. Tim lanjutnya terdiri atas Kejaksaan, Satwasnaker Wilayah Pekalongan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) dan Disnaker selaku ketua tim.

Mereka lanjut Arief akan bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Satgas ini akan diberi nama Satgas Kepatuhan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

(Ali/red3)

BERITA LAINNYA