Take a fresh look at your lifestyle.

Puluhan Guru ASN Ngadu ke Dewan Pendidikan Soal Sertifikasi

- Lima Tahun Prosesnya Terkatung-Katung

79

BREBES, smpantura.com – Puluhan guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Uji Kompetensi Guru (FOS UKG) tahun 2015 Kabupaten Brebes, mendatangi Dewan Pendidikan setempat, Senin (12/4). Mereka datang untuk mengadukan nasib terkait proses sertifikasi yang sudah lima tahun terkatung-katung. Padahal mereka telah dinyatakan lulus UKG sejak tahun 2015 lalu.

Para guru tersebut tiba di Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes, Jalan Jenderal Sudirman Kota Brebes, sekitar pukul 09.30. Mereka langsung ditemui Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes, Wijanarto untuk beraudiensi. Dalam pertemuan itu, hadir juga Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes, M Taufiq.

Koordinator FOS UKG Tahun 2015 Kabupaten Brebes, Ruslani mengungkapkan, ada sebanyak 300 guru ASN yang hingga kini proses sertifikasinya terkatung-katung dan belum ada kejelasan. Padahal para guru tersebut sudah dinyatakan lulus UKG sejak tahun 2015, sebagai syarat untuk mengikuti program sertifikasi pola Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) di tahun 2016. Namun hingga saat ini belum juga masuk dalam sertifikasi program PLPG tersebut. “Atas alasan ini kami datang ke Dewan Pendidikan Brebes, agar bisa memfasilitasi sehingga kami mendapatkan hak sertifikasi ini,” tandasnya.

Menurut dia, sebelumnya para guru yang dinyatakan lulus UKG tersebut, telah melaksanakan pemberkasan untuk sertifikasi program PLPG tahun 2016 lalu. Proses pemberkasan itu berdasarkan Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes nomor 800/ 0976/ 2016 tertanggal 30 Maret 2016, perihal Sertifikasi Guru Tahun 2016. Namun pemberkasan yang telah dilaksanakan itu ternyata ditolak, dengan alasan status kepegawaiannya masih Calon Aparatus Sipil Negara (CASN). Padahal di tahun 2016, para guru yang lulus UKG tersebut sudah berstatus ASN per 1 Maret tahun 2016. Namun bukti fisik berupa Surat Keputusan (SK) ASN belum diserahkan ke masing-masing guru. Di sisi lain, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) saat itu sebenarnya sudah ada SK ASN komulatif, tetapi tinggal menunggu jadwal pembagian. Di mana, SK ASN saat itu akan diserahkan kepada yang bersangkutan oleh Bupati Brebes, dan tinggal menunggu jadwal. “Akibat belum menerima SK ASN ini, proses sertifikasi kami terkatung-katung sampai sekarang. Apalagi di tahun 2016 juga muncul perubahan aturan terkait proses sertifikasi ini, yakni yang semula PLPL menjadi Pendidikan Profesi Guru (PPG). Kalau sekarang SK ASN ini sudah kami terima. Makanya, kami meminta agar para guru yang lulus UKG tahun 2015 ini bisa terakomodir dalam sertifikasi program PPG,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, sesuai Undang-undang Guru dan Dosen, sertifikasi itu merupakan hak setiap guru. Akibat belum bersertifikasi, sangat berdampak terhadap jenjang karier para guru tersebut. Di antaranya, kenaikan tingkat guru terhambat dan belum mendapatkan hak kesejahteraan dari sertifikasi tersebut. “Yang jelas, akibat belum bersertifikasi ini sangat berdampak kepada kami. Karier kami terhambat, padahal banyak dari kami yang usianya mendekati purnatugas,” jelasnya.

Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes, Wijanarto mengatakan, pihaknya menerima surat aduan dari para guru yang tergabung dalam FOS UKG tahun 2015, berkaitan dengan kejelasan mereka untuk mengikuti sertifikasi. Apalagi, mereka juga telah dinyatakan lulus UKG. Untuk itu, pihaknya mencoba memfasilitasi dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan solusi. “Intinya, kami akan memfasilitasi agar para guru ini bisa terakomidir dalam sertifikasi. Kalau melihat persoalannya, ada pada tafsir regulasi yang menjadi pertimbangan serius, karena ada perubahan aturan,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid PTK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes, M Taufiq menjelaskan, atas pengaduan para guru tersebut, pihaknya akan segera menindaklanjuti dengan melakukan rapat koordinasi, termasuk dengan para guru tersebut untuk mencari solusi. Salah satu langkahnya, Dinas Pendidikan akan segera menyusun draf usulan yang ditujukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar para guru tersebut terakomodir untuk mengikuti sertifikasi. “Kita akan koordinasi dan membuat draf usulan ke pusat terkait masalah ini,” terangnya.

(T07-red)

 

BERITA LAINNYA