Take a fresh look at your lifestyle.

Proyek Kantor Terpadu Tak Lanjutkan Bangunan Lama

165

BREBES – Proyek pembangunan Kantor Terpadu Pemkab Brebes yang rencananya akan dilaksanakan tahun 2020 mendatang, ternyata tidak untuk melanjutkan bangunan lama yang sudah mangkrak. Namun proyek itu dilanjutkan dengan mendirikan bangunan baru di bagian depan bangunan lama tersebut.

“Kita nantinya akan mendirikan bangunan baru di depan bangunan lama. Jadi kita akan membangun dari nol, bukan melanjutkan bangunan yang sudah ada. Pertimbangannya, kalau melanjukan bangunan baru harus dilakukan uji bangunan karena kondisinya sudah berbeda dengan saat pertama didirikan. Kemudian, ada beberapa aspek lain yang juga harus kita pertimbangkan,” ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Brebes, Satibi, Senin (12/8).

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkab Brebes merencanakan akan melaksanakan pembangunan dua mega proyek, yang diperkirakan bakal menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai puluhan miliar rupiah di tahun 2020 mendatang. Kedua proyek besar itu yakni, pembangunan rumah sakit umum di Kecamatan Ketanggungan dan pembangun Kantor Terpadu Pemkab Brebes.
Pembangunan Kantor Terpadu yang berada di Desa Pagejugan, Kecamatan Brebes itu merupakan proyek untuk melanjutkan bangunan yang mangkrak lantaran tersangkut masalah hukum. Di tahun 2008, Pemkab Brebes membangun Kantor Terpadu dengan anggaran yang bersumber dari APBD senilai Rp 7.842.500.000. Namun proyek itu berhenti lantaran tersangkut kasus hukum dugaan tindak pidana korupsi.

Satibi mengatakan, sesuai rencana proyek pembangunan Kantor Terpadu itu akan dilaksanakan di tahun 2020. Proses pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, dengan melihat kemampuan keuangan daerah. Pada tahap pertama, rencananya akan dibangun Kantor Bupati, Sekretariat Daerah (Setda), Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baperlitbangda), Masjid serta Kantor Inspektorat Daerah. Dari pembangunan tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp 80 miliar yang bersumber APBD tahun 2020 nanti. “Nantinya, bangunan ini didirikan di bagian depan dari bangunan lama. Kalau lahan yang tersedia masih cukup karena luasnya mencapai 5,7 hektare,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, sistem yang diterapkan dalam pembangunan Kantor Terpadu itu dengan pola bangunan tubuh. Artinya, kantor yang menjadi prioritas akan dibangun terlebih dahulu, selanjutnya menyusul kantor-kantor lain. “Intinya, kami melaksanakan secara bertahap. Untuk tahap pertama alokasi anggarannya Rp 80 miliar untuk tahun 2020, guna membangun empat bangunan ditambah masjid,” pungkasnya.

(Setiawan/ Red2)

BERITA LAINNYA