Take a fresh look at your lifestyle.

Program PTSL di Slarang Lor Diduga Dimark Up, Biaya Rp 900 Ribu Perbidang

212

SLAWI – Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Slarang Lor, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal tahun 2019, diduga dimark up. Pasalnya, warga harus membayar Rp 900 ribu perbidang. Padahal, sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri program PTSL dikenakan biaya sebesar Rp 150 ribu perbidang. Hingga kini, masih ada puluhan pemohon yang belum mendapatkan sertifikat tanah.

Salah satu pemohon PTSL, Wastub (61) asal RT 2 RW 3 Desa Slarang Lor mengatakan, pihaknya mengajukan sertifikat tanah massal melalui program PTSL pada awal tahun 2019. Pada saat itu, Wastub yang juga menjabat Ketua RT 2 itu membayar ke Bendahara Panitia PTSL Desa Slarang Lor sebesar Rp 900 ribu untuk satu bidang tanah. Diakui, dirinya tidak memiliki akte tanah sehingga membayar Rp 900 ribu perbidang.

“Dapat dua kwitansi, yakni kwitansi nominal Rp 150 ribu untuk bayar PTSL, dan Rp 750 ribu untuk pembuatan akte tanah,” ujarnya.

Wastub dijanjikan panitia PTSL mendapatkan sertifikat tanah sekitar dua bulan. Namun, hingga kini sertifikat itu belum kunjung diterimanya. Dirinya sempat mempertanyakan kapan sertifikat itu jadi. Namun, perangkat desa setempat yang sebelumnya menjadi panitia PTSL memberikan jawaban tidak pasti.

“Katanya sedang Korona jadi pembuatan terhambat,” ujarnya.

Sementara itu, pemohon lainnya Dartono (46) RT 2 RW 3 Desa Slarang Lor mengaku sertifikat yang dibuat melalui program PTSL sudah jadi. Ia mengajukan tiga bidang tanah dengan biaya Rp 2,7 juta. Setiap bidang dibebani Rp 900 ribu karena tidak memiliki akte tanah. Untuk warga yang memiliki akte tanah hanya dikenakan biaya Rp 150 ribu perbidang.

“Sertifikat jadi pada akhir tahun 2019,” katanya.

Kades Slarang Lor, Heri Priyanto membenarkan adanya persoalan dalam PTSL tahun 2019. Dugaan mark up biaya PTSL itu diketahui saat dirinya mendapatkan keluhan dari masyarakat yang sertifikatnya belum jadi. Kades yang dilantik pada 5 Februari 2020 itu, kaget ternyata biaya PTSL sampai Rp 900 ribu perbidang. Padahal, dirinya yang juga ikut membuat sertifikat tanah program PTSL itu hanya dikenakan Rp 150 ribu perbidang. Dari empat bidang yang diajukan saat sebelum menjabat Kades, baru tiga bidang yang sudah jadi. Total sertifikat warga yang belum jadi sekitar 50 bidang.

“Program PTSL di Slarang Lor mendapatkan kuota 1600-1800 bidang tanah. Dari jumlah itu, sekitar 300-350 bidang tanah dikenakan Rp 900 ribu. Ini hasil kroscek kami ke panitia PTSL,” terangnya.

Namun demikian, lanjut dia, Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, program PTSL dikenakan biaya sebesar Rp150 ribu perbidang. Pihaknya masih menggali informasi apakah benar uang Rp 750 ribu perbidang itu, benar-benar digunakan untuk membuat akte tanah.

“Informasi masih ada sisa uang program PTSL di rekening pribadi salah satu panitia PTSL. Kasus itu sudah ditangani Polres Tegal atas pengaduan dari masyarakat. Hari ini (kemarin-red), Polres meminta data ke panitia PTSL,” pungkasnya. (Wiwit-red03)

BERITA LAINNYA