Take a fresh look at your lifestyle.

Pilkada Pemalang Butuh Rp 80 M

202

PEMALANG – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati-Wakil Bupati Pemalang membutuhkan dana Rp 80 miliar. Dana sebesar itu menurut Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Wahyu Joko Susilo diusulkan oleh KPU dan Bawaslu Pemalang.

Dalam Pilkada yang direncanakan digelar pada 2020 KPU mengusulkan anggaran sebesar mencapai Rp 61 miliar sementara Bawaslu mengusulkan Rp 19 miliar. Anggaran diusulkan ke Pemerintah Kabupaten Pemalang.
“KPU dan Bawaslu sudah mengajukan proposal kebutuhan anggaran, hanya saja belum disetujui karena masih harus dirasionalisasi terlebih dahulu,”kata Joko saat dikonfirmasi, Senin (22/7).

Dia menjelaskan dalam proposal yang diajukan kedua lembaga tersebut jumlahnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah anggaran pada pelaksanaan Pilkada 2015. Saat itu anggaran untuk KPU sebesar Rp 25 miliar sedangkan Bawaslu sebanyak Rp 5,3 Miliar.

“Bupati Pemalang sudah menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkada adalah suatu kewajiban sehingga anggaran pelaksanaan tetap akan dipenuhi oleh pemerintah daerah, Bupati menyampaikan hal tersebut saat menerima pihak KPU dan Bawaslu beberapa waktu yang lalu,”ujarnya.

Namun demikian kebutuhan angaran Pilkada yang diajukan KPU dan Bawaslu tidak akan langsung dipenuhi sesuai dengan permintaan yang ada di proposal. Akan tetapi akan dirasionalkan terlebih dahulu dengan seberapa besar kemampuan keuangan daerah dan akan dilihat pula beberapa indikator yang diperlukan.

Sementara itu di daerah lain KPU dan Bawaslu juga sudah mengajukan anggaran Pilkada. Sebagian sudah dirasionalkan namun sebagian lainnya masih dalam proses. Menurut Joko untuk rasionalisasi anggaran yang diajukan butuh waktu dan tidak perlu gugup apalagi regulasi dari KPU mengenai Pilkada juga belum terbit.

(Ali/ red38)

BERITA LAINNYA