Take a fresh look at your lifestyle.

Peraturan Berubah, Polda Jateng Terjunkan Tim

167

* Personel Polri Wajib Tahu dan Mematuhi

TEGAL – Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap), yang selama ini berlaku, telah berubah di sejumlah pasal dan ayatnya.
Berkait peraturan itu yang telah berubah, Polda Jateng menerjunkan Tim Bidang Hukum (Bidkum), untuk menyosialisasikan perubahan peraturan tersebut ke seluruh jajaran Polres.
”Hari ini kami kumpulkan jajaran Polres Tegal Kota dan Polres Pemalang, termasuk perwakilan dari ASN dan pengurus Cabang Bhayangkari, berkait dengan sejumlah perubahan dalam Perpol dan Perkap,” terang Ketua Tim Bidkum Polda Jateng, yang juga Kasubdit Bidang Hukum Polda Jateng AKBP Yuli Siswantoro SH, Rabu (28/8).
Dia saat sosialisasi di Ruang Deviacita Mapolres Tegal Kota mengungkapkan, kegiatan seperti itu memang rutin dilakukan berkait lahirnya sejumlah peraturan baru. Personel Polri di seluruh Indonesia, wajib tahu dan mematuhinya. Tidak boleh ada pelanggaran dengan alasan tidak tahu atau belum mengetahuinya.
Karena perubahan aturan itu sudah diedarkan secara tertulis, dan sekarang pihaknya menggelar sosialisasi untuk seluruh personel Polres Tegal Kota dan Polres Pemalang. Yakni, untuk menegaskan kembali tentang keberadaan peraturan baru tersebut.
Dipahami Serius
Berkait dengan perubahan peraturan dimaksud, dia mengungkapkan ada tiga hal yang perlu dipahami secara serius agar dapat jadi pedoman. Seperti para istri personel Polri, perlu mengetahui peraturan yang tertuang dalam Perpol Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010.
”Isinya tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Semuanya sudah diatur. Tidak boleh seenaknya kawin cerai dan rujuk. Ada tata caranya,” tandas dia.
Kemudian Perkap Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Peraturan Kepolisian dan Perkap Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Tim Bidkum Polda Jateng juga membeberkan materi berkait Perkap Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan pengawasan replika senjata jenis airshofgun dan painball. Senjata jenis itu banyak dimiliki masyarakat luas. ”Aturannya seperti apa, personel Polri perlu mengetahui dan memahaminya, juga menularkan aturan ini ke masyarakat luas,” ucap dia.
Kapolres Tegal Kota AKBP Siti Rondhijah SSi melalui Wakapolres Kompol Davis Busin Siswara SIK berharap, para peserta sosialisasi untuk benar-benar memahami materi dan pencerahan yang diberikan saat sosialisasi dan penyuluhan hukum.
Selain menambah pengetahuan, personelnya agar senantiasa memahami peraturan Kapolri, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.(Riyono Toepra/red07)

BERITA LAINNYA