Take a fresh look at your lifestyle.

Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Raperda APBD 2020 Dinilai Yang Terburuk

199

TEGAL – Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal dengan agenda Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Raperda APBD Tahun 2020 mendapat sorotan dari sejumlah anggota DPRD, Rabu (13/11). Bahkan, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Edy Suripno dalam rapat tersebut menyampaikan instrupsi secara langsung karena dalam Penyampaian Nota Pengantar APBD Tahun 2020 yang dibacakan Wakil Wali Kota, Muhamad Jumadi kurang terperinci.

Menurut dia, penyampaian nota pengantar APBD tahun 2020 tersebut dinilai sebagai pengantar yang terburuk sepanjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Tegal. Sebab hanya menjelaskan uraian pendapatan dan belanja daerah secara umum, tidak merinci pendapatan belanja dan pembiayaan. “Seharusnya dalam penyampaiaan nota pengantar diuraikan jenis-jenis pendapatan belanja dan pembiayaan serta ditambah program-program prioritas yang dilakukan pada tahun 2020,” tegasnya.

Edy Suripno menjelaskan, rapat paripurna merupakan instrumen tertinggi dalam pengambilan keputusan kebijakan daerah dan bersifat terbuka untuk umum. Namun, dalam penyampaian pengantar tersebut masih jauh dari prinsip penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntable. “Apabila melihat pengantar nota yang disajikan tidak dapat menggambarkan program apa saja yang akan dilakukan pada tahun 2020, apalagi rincian dokumen RAPBD tahun 2020 juga belum diterima oleh seluruh anggota DPRD,” katanya.

Dia mengemukakan, hal itu akan mempersulit fraksi-fraksi DPRD dalam menyusun penyampaian pandangan umum fraksi yang akan disampaikan dalam rapat paripurna berikutnya. Kejadian penyusunan nota pengantar yang buruk tersebut disebabkan karena dalam tata kelola pemerintahan daerah masih banyak kekosongan jabatan yang masih dijabat pelaksana tugas (plt).

Hal serupa juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra, Sisdiono Ahmad. Menurut dia, penyampaian nota pengantar APBD tersebut tidak layak karena bahan naskah RAPBD belum diserahkan kepada anggota DPRD dalam rapat paripurna. Oleh karena itu, pihaknya berharap agar persoalan tersebut tidak terulang lagi dikemudian hari. (Wawan Hoed/Red1)

BERITA LAINNYA