Take a fresh look at your lifestyle.

Penjual Martabak Protes Soal Jam Berjualan

236

SLAWI,smpantura.com – Penjual martabak yang tersebar di seluruh wilayah Jawa-Bali protes soal penerapan jam berjualan dalam PPKM Darurat Jawa-Bali sejak 3-20 Juli 2021. Jam berjualan yang dibatasi sampai pukul 20.00, dinilai sangat merugikan para penjual hingga penurunan pendapatan sekitar 50 persen.

“Jam jualan harusnya tidak dibatasi sampai pukul 20.00. Yang diatur adalah pembeli tidak boleh makan di tempat,” kata Ketua Asosiasi Martabak dan Jajanan (Almarjan) Indonesia, H Maskun, Rabu (14/7).

Dikatakan, jumlah para penjual martabak yang tersebar di sejumlah kota di Jawa dan Bali mencapai 4 ribu orang. Mereka mengaku pendapatannya turun drastis hingga 50 persen. Hal itu dikarenakan jam jualan berkurang. Biasanya para pedagang berjualan mulai pukul 16.00 hingga pukul 23.00. Dengan pemberlakuan PPKM Darurat jam jualan dibatasi hingga pukul 20.00. Padahal, jualan martabak kebanyakan tidak menyediakan tempat untuk makan.

“Jarang sekali pembeli martabak makan di tempat, dan sebagian sudah menggunakan aplikasi online dalam berjualan,” ujarnya.

Menurut dia, aturan PPKM Darurat dinilai bukan mengatur soal jam berjualan. Tapi, mengatur agar tidak adanya kerumunan massa. Harusnya jam jualan dibebaskan asalkan tidak makan di tempat. Selain itu, para penjual sudah banyak yang memanfaatkan jualan online, sehingga tidak ada kerumunan massa.

“Kalau dibatasi jam jualan, lalu yang di rumah atau yang isoma mau beli dimana? Tidak hanya martabak, tapi pedagang jajanan lainnya,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, dengan tidak adanya pembatasan jam berjualan, dinilai akan sedikit membantu para pedagang walaupun pendapatan tetap mengalami penurunan. Kendati demikian, pihaknya sepakat dengan PPKM Darurat agar kasus Covid-19 tidak mengalami peningkatan.

“Kami mendukung, tapi tetap harus ada kebijakan buat pedagang,” ujar Maskun.

Ditambahkan, sejauh ini para pedagang martabak belum mendapatkan bantuan apa pun dari pemerintah. Bahkan, kebijakan pemerintah yang menunda pembayaran kredit juga tidak diterapkan. Walaupun ada beberapa yang ditunda pembayaran kreditnya, akan tetapi pada bulan berikutnya harus membayar denda keterlambatan pembayaran.

“Semoga para pedagang martabak bisa bertahan berjualan dengan kondisi saat ini. Namun, kami berharap ada kebijakan yang mendukung para pedagang,” pungkasnya. (T05-Red)

BERITA LAINNYA