Take a fresh look at your lifestyle.

Penghentian Subsidi Gas 3 Kg perlu Dikaji Ulang

127

PEMALANG – Wacana atau rencana pemerintah untuk menghentikan subsidi gas 3 Kilogram atau gas melon perlu dikaji ulang, sebab masyarakat tingkat bawah dinilai masih membutuhkan subsidi tersebut. Pemerintah diharapkan tidak gegabah dalam mencabut subsidi gas melon atau gas 3 kg yang diperuntukkan masyarakat kalangan bawah.

“Terlepas pro dan kontra terkait kebijakan ini, pemerintah harus tetap memastikan pasokan gas melon untuk masyarakat tetap lancar. Selama ini, masyarakat sangat membutuhkan gas melon untuk memenuhi kebutuhan hidup, jangan sampai terjadi kelangkaan gas melon di masyarakat, karena tentu dampaknya akan sangat besar,” ujar Nurul Huda, Ketua Komisi C, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang, kemarin.

Dia mengatakan, sebuah kebijakan yang akan berdampak besar bagi masyarakat tentu tak boleh dilakukan secara buru-buru. Maka itu, sebaiknya pemerintah menyosialisasikan kebijakan penghentian subsidi gas melon ini secara masif kepada masyarakat. Jelaskan kepada publik alasan-alasan yang konkret terkait kebijakan ini. Dengan sosialisasi yang baik, tentu masyarakat juga akan bisa memahami kebijakan pemerintah ini. Yang utama bagi masyarakat, gas melon tetap tersedia. Pihaknya berharap pemerintah tidak gegabah dalam mencabut subsidi gas melon atau gas 3 kg. Wacana kebijakan tersebut perlu dikaji ulang. Tidak bisa begitu saja diganti. Pasti akan kacau. Lebih baik pemerintah mencoba dulu, mengkaji dulu, kalau perlu ada pilot project. Pemerintah harus melakukan uji coba terlebih dahulu di suatu kabupaten atau kecamatan tertentu.

“Pemerintah juga harus benar-benar memastikan masyarakat miskin dan sektor UKM yang akan mendapat subsidi gas melon nanti. Jangan sampai, kebijakan baru nanti juga berakhir dengan tidak tepat sasaran,” tandasnya.

Ia mengatakan, pastikan juga jangan sampai ada masyarakat miskin yang seharusnya mendapat hak justru tak masuk dalam daftar penerima subsidi. Pendataan yang akurat sangat dibutuhkan. Ke depan, pengawasan juga harus dilakukan secara baik. Penegakan hukum harus dilakukan agar program subsidi tersehut tak disalahgunakan. (H77/Red_03)

BERITA LAINNYA