Take a fresh look at your lifestyle.

Pemda Pemalang Akan Konsultasi ke Gubernur Terkait PSBB

173

PEMALANG – Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Pemalang akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan gubernur Jawa Tengah terkait dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal itu disebabkan untuk penerapan PSBB perlu ada kajian mendalam dan kesiapaan disemua bidang, sehingga perlu persiapan yang matang.

” Hingga saat ini kita belum menentukan apakah Pemalang harus menerapkan PSBB, untuk itu perlu konsultasi dengan gubernur. Penerapan PSBB harus minta ijin ke pemerintah pusat, sebab yang berhak mengeluarkan ijin adalah pemerintah pusat,” ujar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRR) Kabupaten Pemalang, Agus Sukoco, kemarin.

Dia mengatakan, jumlah pasien postif Covid-19 di Pemalang hingga pada hari Selasa (21/4) total tercatat ada 15 orang. Berdasarkan rincian terdiri atas 10 orang yang termasuk pasien Covid-19 yang baru atau tambahan, dua orang dinyatakan sembuh dan tiga lainnya masih dirawat. Dengan jumlan yang mencapai 15 orang termasuk cukup banyak apabila dilihat di Jawa Tengah. Bahkan yang menjadikannya prihatin, pasien Covid-19 yang baru justru sebagian besar berasal dari tenaga medis yang bertugas. Perlu dievaluasi atau dikaji ulang terkait dengan prosedur tim medis dalam menangani pasien Covid-19, tujuannya agar tidak adalagi tim medis yang terpapar. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan standar APD untuk tim medis harus benar benar diperhatikan, agar tidak ada korban lagi dari tim medis. Pihaknya melihat berbagai upaya sudah dilakukan secara maksimal oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk mengurangi dan pencegahan penularan Covid-19. Namun hal itu perlu adanya dukungan dari semua pihak, khususnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi himbauan dari pemerintah.

“Penerapan PSBB telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo. Sedangkan untuk teknis penerapan PSBB diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan RI,” tandasnya.

Ia mengatakan, terkait dengan pemberlakuan atau penerapan PSBB ada syarat yang harus ada, salah satu syarat pemberlakuan PSBB yakni suatu daerah menjadi episentrum penularan Covid-19. PSBB itu syaratnya daerah tersebut harus episentrum, artinya episentrum merupakan daerah pusat penularan. Maka dari itu dia dibatasi supaya tidak ada penularan-penularan lagi, sedangkan untuk Pemalang bukan episentrum. PSBB bertujuan mengendalikan penularan Covid-19 dari daerah episentrum, sebab, penularan di daerah episentrum sangat tinggi.(Joko Widodo/Red_03)

BERITA LAINNYA