Take a fresh look at your lifestyle.

Pemasangan APK dan Tempat Kampanye Harus Ada Aturan Tegas

174

<B>TEGAL<P> – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tegal menggelar evaluasi fasilitasi kampanye dan audit dana kampanye pemilu tahun 2019, Selasa (30/7). Dalam kegiatan yang diikuti sejumlah perwakilan partai politik (parpol), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta pihak terkait tersebut sejumlah persoalan muncul. Antara lain, terkait aturan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), larangan tempat kampanye serta waktu pelaksanaan kampanye.

Dalam kesempatan itu, anggota KPU, Thomas Budiono mengatakan, terkait larangan pemasangan APK di jalan protokol dan tempat kampanye selama ini baru sebatas kesepakatan. Oleh karena itu, pada pemilu kedepan perlu adanya surat resmi atau Surat Keputusan (SK) resmi dari Pemkot Tegal. “Aturan yang jelas dibutuhkan sebagai pijakan para peserta pemilu dalam mengikuti pelaksanaan pemilu, ” katanya.

Anggota Bawaslu, Wiwoho Kertanto menyampaikan, ada beberapa catatan dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019, khususnya pemasangan APK dan pelaksanaan kampanye serta waktu pelaksanaan kampanye yang dinilai terlalu lama. Dalam upaya penertiban pihaknya menurunkan sekitar 800 atribut kampanye. “Dalam pelaksanaan kampanye perlu adanya aturan yang rinci, seperti aturan ukuran dan pemasangan bendara partai,” katanya.

Sementara itu, perwakilan Satpol PP, Safi’i mengatakan, sebagai petugas yang terjun langsung dalam penertiban sangat membutuhkan aturan jelas dan kesepakatan bersama terkait pemasangan APK. Sebab, seringkali dalam penertiban menimbulkan protes dari peserta pemilu. “Kami berharap pemilu kedepan akan berjalan lebih baik lagi,” ujarnya.

Perwakilan PDI Perjuangan, Sofyan menambahkan, pihaknya meminta adanya perusakan APK jangan terulang lagi. Karena itu, perlu adanya sosialiasi secara menyeluruh. Sedangkan perwakilan Partai Golkar, Harlan meminta pemahaman aturan antara KPU dan Bawaslu harus sama. Sebab, seringkali menimbulkan kebingungan para peserta pemilu. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD PKS, Amirudin, terkait pemasangan APK harus ada aturan baku, termasuk ketegasan tentang pemasangan APK di pohon. “Perlu adanya pemerataan dalam penindakan penertiban agar tidak terkesan tebang pilih,” tandasnya.(Wawan Hoed/Red2)

BERITA LAINNYA