Take a fresh look at your lifestyle.

Pemangku Pendidikan Diminta Tak Lengah Covid-19

62

TEGAL, smpantura.com – Tenaga pendidik dan kependidikan diminta tidak lengah terhadap pandemi Covid-19, menyusul dibukanya kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) di seluruh jenjang pendidikan.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr Abdul Fikri Faqih, dalam workshop pendidikan PTM Terbatas sebagai Upaya Pemulihan Belajar Untuk Menghadapi Learning Loss, yang diselenggarakan di Kota Tegal, Kamis (14/10).

Menurut dia, inti dari kegiatan yang digelar tersebut adalah penyadaran kepada semua pemangku kepentingan pendidikan untuk tidak lengah terhadap Covid-19. Meski saat ini PTM terbatas telah dilakukan, bersamaan dengan program vaksinasi pelajar.

Seperti halnya di Kota Tegal, yang capaian vaksinasi pelajarnya telah mencapai 99 persen untuk tahap satu dan 70 persen untuk tahap dua.

“Saya kira ini salah satu usaha agar tidak muncul kluster baru. Tetapi, juga tidak boleh lengah kemudian protokol kesehatan tidak diterapkan,” ungkap Fikri mengawali sambutannya.

Dalam kesempatan itu, Fikri juga memberi peringatan kepada pelaku pendidikan, khususnya guru dan tenaga kependidikan, untuk tetap menjaga prokes dan tidak membiarkan anak-anak didiknya berkerumun, meski sudah divaksin.

Dijabarkan Fikri, Komisi X terus memantau perkembangan pendidikan di Indonesia selama pandemi. Kendati sudah ada panitia kerja (Panja) Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Bahkan, pihaknya juga memberi beberapa catatan yang sebagian diantaranya telah ditindaklanjuti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Salah satunya kesulitan-kesulitan orang tua, seperti membiayai kuota internet dan seterusnya. Tetapi, catatannya ada lebih dari lima belas dan mungkin banyak belum dilaksanakan,” pungkas Fikri.

Adapun catatan yang sudah dilaksanakan, mayoritas bersifat berat dan biayanya sangat tinggi. Bahkan, Mendikbud, Nadiem Makarim, tidak memiliki anggaran di Kementerian Pendidikan, sehingga kemudian melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk menggunakan Bendahara Umum Negara.

“Ini sudah ditindaklanjuti, tetapi Covid-19 tidak hanya melulu tentang internet atau pembagian gawai. Tetapi juga menyangkut tentang manusia atau SDM, agar bagaimana supaya mereka tetap menjaga prokes,” tegasnya.

Secara umum, sambung Fikri, pendidikan masih berjalan dan ini menyelamatkan bangsa. Sebagai mana negara-negara lain yang terkena wabah, apa yang perlu diselamatkan adalah pendidikan.

“Covid-19 itu bukan instruktif, yang kebijakannya muncul dari atas, kemudian dilaksanakan di bawah. Tetapi, ini harus fasilitatif dan komplementatif, dimana satu dengan yang lain harus bersama-sama. Jadi kebijakan pun harus diambil bersama,” tutupnya. (T03-red)

BERITA LAINNYA