Take a fresh look at your lifestyle.

Pelanggaran, Sita Barang Gunakan Preman

* Pakar Hukum UPS Tegal Dr Sanusi SH MH

449

TEGAL – Kasus sita paksa yang dilakukan debt collector dalam kasus fidusia, menjadi sorotan serius pakar hukum fidusia Universitas Pancasakti (UPS) Tegal, Dr Sanusi SH MH.

Menurut dia, tindakan sita paksa tersebut merupakan

Dr H Sanusi SH MH

pelanggaran hukum. Baik dilihat dari KUHP maupun UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

”Jadi bagaimana melakukan eksekusi atas barang yang dijaminkan dalam perjanjian fidusia, semua sudah diatur dalam hukum. Karena itulah, bila ada yang masih main paksa, ini merupakan pelanggaran. Khususnya dalam sita barang dan menggunakan tenaga preman maupun debt collector,” ucap dia, dalam diskusi bulanan Fakultas Hukum UPS Tegal, pekan lalu.

Dia yang menjadi pembicara utama dalam diskusi bertajuk ”Mengembalikan Kedudukan Hukum, Sebagai Panglima, Melawan Premanisme Fidusia,” banyak membuka persoalan yang kini menjadi sorotan berbagai pihak.

Menurut dia, kasus sita paksa atau tarik paksa barang yang kerap terjadi di jalan, kerap berawal dari persoalan wanprestasi. Atau adanya ketertundaan pembayaran angsuran barang jaminan oleh kreditur.

Bila ada persoalan angsuran yang macet atau tertunda, menurut dia, tak bisa diselesaikan dengan sita paksa. Apalagi ada yang menyitanya di jalan, atau pihak debt collector sampai masuk rumah dengan cara tidak benar.

Hukumannya Berat

Dia pun membeberkan betapa sebenarnya perbuatan sita paksa itu, ancaman hukumannya sangat berat. Karena patut diduga, melanggar sejumlah pasal dalam KUHP. Mulai dari Pasal 335, 365 hingga Pasal 368 KUHP.

Menurut dia, di Pasal 335 KUHP, ada ancaman hukuman pidana penjara paling lama satu tahun hingga denda.

Tapi di ayat lainnya, menyebutkan ancaman pidana penjara dapat mencapai sembilan tahun. Bila kasus sita paksa itu yang dapat dikategorikan dalam perbuatan pencurian, antara lain, didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Ancaman hukuman bisa bertambah berat hingga 12 tahun penjara, bila perbuatan itu dilakukan saat malam di sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup.

Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, kemudian ada perusakan, perintah palsu maupun jabatan palsu atau mengakibatkan kreditur luka berat.

”Kalau sampai membuat orang lain atau kreditur meninggal dunia, ancaman hukumannya bisa 15 tahun penjara. Bahkan bisa hingga 20 tahun penjara,” tandas dia.

Dia pun mengingatkan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019 Tentang Uji Materi Pasal 15 UU 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Ada hal berkait dengan kekuatan eksekutorial yang dikuatkan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

”Jadi kalau pihak korporasi atau debitur akan mengeksekusi barang karena perkara wanprestasi, ya harus didahului dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Tidak main sita di jalan tanpa ada perintah sita atas dasar putusan ini,” ucap dia.

Karena itulah, persoalan preman yang diduga suruhan debitur untuk sita paksa barang di jalan atau dirumah tanpa dasar hukum yang kuat, harus segera diakhiri.

Para kreditur hendaknya perlu diedukasi tentang aturan hukum tersebut. ”Ini agar dapat mengembalikan hukum sebagai panglima, dan mengakhiri premanisme dalam fidusia,” ucap dia.(Riyono Toepra-red07)

BERITA LAINNYA