Take a fresh look at your lifestyle.

Pelanggar Protokol Kesehatan Akan Dikenakan Sanksi

108

PEKALONGAN-Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan akan memberikan sanksi kepada warga yang melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian corona virus disease (Covid-19). Sanksi tidak hanya diberikan kepada perorangan, tetapi juga kepada pelaku usaha atau perusahaan yang melanggar prokol kesehatan.

Hal ini mengemuka pada Sosialisasi Peraturan Wali Kota Pekalongan (Perwal) Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Ruang Amarta Setda Kota Pekalongan, Kamis (27/8).

Wakil Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid mengatakan, sejak memasuki era adaptasi kebiasaan baru, kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan masih rendah. Sehingga perlu menjadi perhatian bersama mengingat kasus penularan Covid-19 di Kota Pekalongan masih mengalami lonjakan yang cukup signifikan.

“Butuh kerja sama dan ketegasan dari pemerintah dibantu aparat terkait. Pasalnya, jika hal ini dibiarkan, kasus Covid di Kota Pekalongan tidak akan hilang. Kesadaran masyarakat untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan lah yang harus terus dibangun dengan upaya tegas pemberian sanksi bagi yang melanggar,” tegasnya.

Menurutnya, dalam Perwal tersebut, berbagai sanksi akan diterapkan, mulai sanksi ringan berupa teguran lisan, tertulis hingga sanksi terberat berupa sanksi denda administratif dan pencabutan izin usaha. Tujuannya, untuk mendisiplinkan masyarakat Kota Pekalongan agar senantiasa menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Sosialisasi ini harus terus digencarkan kepada seluruh masyarakat Kota Pekalongan dari tingkat atas hingga tingkat bawah kecamatan, kelurahan dan tingkat RT/RW dan keluarga. Inti dari pemberlakuan sanksi ini agar masyarakat sadar akan bahaya Covid-19,” sambungnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pekalongan, Sri Ruminingsih menambahkan, Perwal Nomor 48 Tahun 2020 diterbitkan sejak 19 Agustus lalu. Menurutnya, penerapan Perwal tersebut sudah dilakukan oleh Satgas Covid-19 Kota Pekalongan dan TNI/Polri. Beberapa waktu lalu, tim gabungan tersebut telah melakukan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan di sejumlah jalan dan tempat keramaian umum.

“Ini kami lakukan selama dua minggu berupa upaya persuasif mengajak masyarakat untuk menaati protokol kesehatan. Jika masih ada masyarakat yang bandel akan ditindak tegas dengan sanksi yang telah disiapkan,” terangnya.

Merujuk pada Perwal tersebut, bagi perorangan yang melanggar protokol kesehatan akan diberikan sanksi berupa teguran atau peringatan lisan, paksaan meninggalkan fasilitas umum dan kerja sosial. Seperti membersihkan fasilitas umum dan melakukan push up atau baris berbaris. Selain itu denda administratif Rp 15.000 serta penahanan KTP untuk sementara selama dua pekan.

Sementara itu, bagi pemilik, penanggung jawab, pengelola dan pelaku usaha atau tempat kerja yang melanggar, sanksi yang diberikan mulai teguran tertulis dan denda admisnitrasi Rp 100.000 dan paling banyak Rp 500.000. Selain itu, penghentian sementara operasional usaha, penghentian tetap dan pencabutan izin usaha. (K30)

BERITA LAINNYA