Take a fresh look at your lifestyle.

Pegawai BLUD dan PTT Tak Terima THR

139

SLAWI, smpantura.com – Di saat para pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR), namun pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemkab Tegal tidak mendapatkan THR. Padahal, masa kerja mereka sudah ada yang mencapai 15 tahun.

“Pemkab tidak adil. Perusahaan wajib kasih THR, tapi internal Pemkab sendiri tidak memberikan THR,” kata Anggota DPRD Kabupaten Tegal, M Khuzaeni, Minggu (9/5).

Dikatakan, sejumlah tenaga BLUD mengeluh tidak mendapatkan THR. Padahal, para pegawai itu mendapatkan kabar akan mendapatkan gaji 13 seperti PNS. Namun, hingga kini belum ada kejelasan. Selain itu, insentif bagi tenaga kesehatan dari Pemerintah Pusat untum penanganan Covid-19, dari bulan Desember 2020 belum cair.

“Tidak tahu mandegnya uang dmn?,” kata Jeni Bae yang menyampaikan keluhan para pegawai BLUD Puskesmas.

Hal serupa jiga terjadi di lingkungan Pemkab. Mereka merasa dianaktirikan, karena ASN dan THL mendapatkan THR.

“Kasihan para PTT tidak mendapatkan THR, padahal ASN dan THL mendapatkan THR. Saya rasa kurang adil,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tegal.

Ia menuturkan, PTT di lingkungan Pemkab Tegal adalah pegawai honorer angkatan 2005 yang nasibnya tidak terakomodir di pegawai Kategori 2 (K2). Mereka yang jumlahnya mencapai puluhan orang tersebut, tidak mendapatkan THR dari Pemkab Tegal.

“ASN jelas dapat THR dari Pemerintah Pusat, dan THL dapat THR dari Badan Amal Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tegal, tapi PTT belum dapat THR dari manapun,” ujar pria yang akrab disapa Jeni itu.

Menurut dia, alasan kenapa PTT tidak mendapatkan THR, karena aturan dari Pemerintah Pusat tidak ada untuk pemberian THR bagi PTT. Namun, diharapkan Bupati bisa memberikan solusi untuk para PTT agar mendapatkan THR.

“Bupati tiap akan Lebaran melakukan sidak di perusahaan untuk cek THR para karyawan. Tapi, pegawainya sendiri tidak dapat THR,” ujarnya.

Ditambahkan, para PTT sudah bekerja lebih dari 15 tahun. Pekerjaan mereka tidak jauh beda dengan ASN, bahkan kadang lebih berat dibandingkan ASN. Harusnya, mereka juga mendapatkan hak yang sama dengan pegawai lainnya. Kedepan, Pemkab Tegal diminta untuk membuat surat kontrak dengan PTT. Surat itu dimaksudkan untuk dasar hukum dalam mengambil kebijakan memberikan THR.

“Saya berharap mereka juga mendapatkan THR dengan pegawai dan karyawan Pemkab lainnya,” pungkasnya.(T05-red)

BERITA LAINNYA