Take a fresh look at your lifestyle.

Kontrak Proyek City Walk Rp 9,7 M Diputus, Ini Penyebabnya

TEGAL, smpantura.com – Kontraktor proyek City Walk Jalan Ahmad Yani, Kota Tegal, diputus kontrak. Pemutusan itu dilakukan, karena pekerjaannya tak kunjung selesai meski telah diberikan perpanjangan waktu.

Seperti diketahui, proyek senilai Rp 9,7 miliar yang ditarget selesai awal Desember 2021, tak kunjung dirampungkan pihak kontraktor meski telah diberi perpanjangan waktu hingga April 2022.

Pemutusan kontrak tersebut dibenarkan Kepala Bidang Binamarga DPUPR, Setia Budi, saat dihubungi wartawan baru-baru ini. Pihaknya menyebut, pemutusan kontrak sepihak terhadap kontraktor dilakukan sejak 8 April 2022.

“Sudah dilakukan pemutusan sepihak terhadap CV Dua Putra Perkasa, selaku penyedia jasa pada 8 April 2022 kemarin. Mereka sudah tidak melakukan aktivitas lagi di lapangan,” terang Budi.

Menurutnya, kelanjutan pekerjaan yang ada di lapangan saat ini merupakan pekerjaan swakelola. Mengingat itu bagian dari konsekuensi atau kewajiban dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DPUPR setelah melakukan pemutusan kontrak.

Terkait kapan proyek City Walk Ahmad Yani selesai, Budi sendiri belum bisa memastikan. Sebab, proyek senilai Rp 9,7 miliar itu masih ditinjau ulang.

“Proses pekerjaannya sedang dihitung dan direview oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau inspektorat,” tukasnya.

Sementara itu, dari hasil pantauan, saat ini beberapa pekerja sedang melakukan pemasangan paving, penyempurnaan dan pengecatan trotoar.

Sedangkan arus lalu lintas kendaraan di Jalan Ahmad Yani cukup padat setelah diberlakukan one way atau satu arah. Selain itu, tidak sedikit kendaraan roda empat yang parkir di kanan dan kiri bahu jalan serta sepeda motor di atas trotoar.

Diberitakan sebelumnya, Kepala DPUPR Kota Tegal, Sugiyanto mengemukakan, berdasarkan kontak kerja, proyek senilai Rp 9,7 miliar dikerjakan mulai 6 September dan semestinya rampung 24 Desember 2021.

Karena belum selesai, pihaknya kemudian memberi perpanjangan waktu pertama pada 25 Desember 2021 hingga 8 Januari 2022. Namun, pekerjaan baru rampung 60 persen.

DPUPR akhirnya kembali memberikan kesempatan kontraktor untuk merampungkan pekerjaan mulai 9-29 Januari 2022. Namun, kontraktor harus membayar denda Rp 8,8 juta per hari sebagai denda keterlambatan.

Kendati demikian, nyatanya pekerjaan kembali molor jauh hingga akhir Maret 2022 juga tak rampung. DPUPR akhirnya melakukan pemutusan kontrak 8 April 2022. (T03-red)

BERITA LAINNYA