Take a fresh look at your lifestyle.

Soal Pelaksanaan Pekerjaan PL, PKTB Tagih Janji Bupati Tegal

SLAWI, smpantura.com – Perwakilan Pemborong Kabupaten Tegal Bersatu (PKTB) jalin silaturahmi dengan pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tegal dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Tegal, Kamis (30/6). Dalam kesempatan itu, PKTB tagih janji Bupati Tegal untuk segera melaksanakan pekerjaan Pengadaan Langsung (PL) secepatnya.

“Arahan Bupati sudah jelas untuk segera laksanakan PL. Tapi, hingga kini belum juga dilaksanakan,” kata Koordinator PKTB, Kiki Dwi Aryanto.

Ia mengatakan, sejak audiensi dengan Bupati Tegal Hj Umi Azizah pada Senin (20/6) lalu, belum ada PL yang dikerjakan. Padahal, Bupati secara jelas dan tegas untuk segera dilaksanakan pekerjaan tersebut. Pihaknya mendesak kepada OPD untuk segera menjalankan arahan Bupati tersebut.

“OPD sebenarnya mau menjalankan perintah Bupati, tapi mereka menunggu perintah tertulis  dari Bupati. Kami berharap Bupati segera mengeluarkan surat perintah pelaksanaan PL,” harapnya.

Audiensi dengan Dikbud Kabupaten Tegal

Menurut dia, masyarakat Kabupaten Tegal sudah menunggu pelaksanaan pekerjaan, karena banyak hal yang harus segera diperbaiki. Selain itu, para warga yang biasa bekerja di proyek pembangunan pemerintah sudah menunggu lama. Kondisi itu menghambat perekonomian daerah, karena sebagian masyarakat masih mengandalkan proyek pemerintah.

“Ini sudah mendekati perubahan Anggaran 2022, tapi pembangunan belum berjalan. Kami tidak ingin, masyarakat kembali turun ke jalan dengan kondisi saat ini,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, hasil audiensi yang dibarengi dengan unjuk rasa para kontraktor dengan Bupati Tegal, bahwa pekerjaan PL yang akan dikonsolidasi antara Rp 9 juta dan Rp 30 juta. Bupati juga memerintahkan agar pekerjaan PL segera dilaksanakan. Bupati juga menjelaskan kendala yang dialami di antaranya SDM Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang terbatas dan keterbatasan waktu, sehingga konsolidasi belum maksimal dilaksanakan.

Semangat dalam keberpihakan terhadap UMKM, juga jadi prioritas dalam pengambilan kebijakan konsolidasi. Akan tetapi, semangat efisiensi tetap dilakukan dalam pekerjaan PL. “Maka atas pertimbangan itu, kami minta untuk pekerjaan segera dilaksanakan, tapi tetap menjalankan arahan KPK untuk efisiensi,” perintah Bupati. (T05-Red)

BERITA LAINNYA