Take a fresh look at your lifestyle.

Perhutani – Kejaksaan Jalin Kerjasama

- Meminimalisir Pelanggaran Hukum di Kawasan Hutan

KAJEN – Perusahaan Umun Kehutanan Negara Kesatuan Pemangkuan Hutan, dalam hal ini Perhutani Pekalongan Timur dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pekalongan menjalin kerjasama dengan melakukan penandatangan nota kesepahaman, tadi siang. Adapun yang menandatangani nota kesepahaman yakni Administratur (ADM) ADM KPH Pekalongan Timur, Untoro Tri Kurniawan dan Kepala Kejaksanaan (Kajari) Kabupaten Pekalongan, Abun Hasbullah Syambas. Sedangkan tujuan kerjasama ini guna meminimalisir pelanggaran hukum di kawasan hutan, khususnya wilayah Kabupaten Pekalongan.
Menurut Untoro, kebutuhan masyarakat terhadap kawasan hutan boleh dibilang cukup tinggi. Dengan adanya kebutuhan seperti itu, diakuinya cukup rawan terjadinya pelanggaran hukum.
”Alhamdulillah, selama ini untuk tindakan anarkis warga terhadap hutan yang sangat mencolok seperti ilegal logging dan lainnya belum ada,” kata dia.
Namun demikian, untuk pelanggaran kecil seperti pemanfaatan kawasan digunakan untuk bisnis tanpa izin, penebangan satu pohon masih sering dilakukan masyarakat. Padahal mereka tahu tindakan tersebut berdampak hukum dan pihaknya pun sudah melakukan pendekatan. Makanya guna meminimalisir tindakan tersebut Perhutani menggandeng pihak kejaksaan untuk bersamasama menanganinya yakni melakukan edukasi maupun pembinaan soal hukum kepada warga di sekitar hutan sehingga bisa memahaminya.
Ditambahkan, Perhutani Pekalongan Timur memilik tujuh Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) dan empat di antaranya berada di wilayah Kabupaten Pekalongan. Di antaranya Kecamatan Karanganyar, Doro, Paninggaran, dan Kesesi.
”Semoga setelah penandatangan MOU ini, bisa lebih membuat masyarakat yang berada di kawasan hutan sadar untuk tidak melakukan pelanggaran,” tegasnya

Bangun Kabupaten Pekalongan
Sementara itu, Kajari Kabupaten Pekalongan, Abun Hasbullah Syambas mengatakan keberadaan jajarannya bersama sama dengan instnasi lain untuk membangun Kabupaten Pekalongan. Kemudian, kejaksanaan bukanlah untuk menghukum atau menakut nakuti masyarakat. Justru sebaliknya, kehadiran pihak kejaksaan dalam rangka menghindari masyarakat supaya tidak melanggar hukum.
”Kami bahkan menerima masyarakat yang membutuhkan konsultasi soal hukum tanpa harus membayar. Makanya masyarakat jangan takut ketika berada di kantor kejaksaan dan hilangkan semua perasaan takut,” tandas dia.
Mengenai kerjasama dengan Perhutani, Kajari Kabupaten Pekalongan menjelaskan pihanya juga ingin membangun dalam kawasan kehutanan. Utamanya memberikan penerangan soal hukum dengan melakukan pendampingan Perhutani saat pendekatan ke masyarakat yang berada di kawasan hutan Wilayah Kabupaten Pekalongan.
Pada prinsipnya, kehutanan itu bisa dikelola oleh masyarakat, sepanjang memenuhi aturan. Makanya kadang-kadang masyarakat tidak paham terkait tindakannya dalam memanfaatkan kawasan hutan, apakah melakukan pelanggaran atau tidak.
”Mungkin ke depan penerangan soal hukum bisa kami disosialisasikan sehingga apa yang menjadi aturan maupun larangan bisa dipahami masyarakat,” tandas dia. (PO5-Red )

BERITA LAINNYA