Take a fresh look at your lifestyle.

Perda RTRW Tinggal Tahapan Presentasi di Dirjen Tata Ruang

SLAWI, smpantura.com – Proses singkronisasi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal dengan Pemerintah Pusat tinggal satu tahapan. Tahapan itu yakni presentasi Bupati Tegal di Dirjen Tata Ruang yang dijadwalkan dalam waktu dekat ini.

“Saat ini, tahapan menuju Dirjen Tata Ruang untuk presentasi Bupati,” kata Sekda Tegal, Widodo Joko Mulyono saat ditemui di Gedung A Setda Tegal, Rabu (25/5).

Dikatakan, proses pengesahan Pemerintah Pusat terhadap pengajuan Perda RTRW melalui beberapa tahapan. Tahapan awal di Dirjen ATR dilanjutkan di Dirjen Pengendalian Tanah dan terakhir di Dirjen Tata Ruang yang mengeluarkan pengesahan Perda RTRW. Diakui, proses pengesahan itu cukup lama, karena harus memenuhi syarat sesuai dengan aturan.

“Pemerintah Pusat memiliki alat pemotret udara. Hasilnya itu disingkronkan dengan kondisi di daerah. Proses singkronisasi tidak mudah, kalau barang bisa diangkat. Ini tanah sehingga prosesnya cukup lama,” bebernya.

Menurut dia, ada beberapa tanah pertanian yang harus dipertahankan dan dilindungi. Hal itu dikarenakan tanah tersebut masih produktif, dekat dengan irigasi premier dan produktifitas bagus. Jika Perda ini sudah mendapatkan pengesahan, maka tinggal dijalankan.

“Semoga tahun ini sudah bisa selesai,” harapnya.

Terkait dengan Perda RTRW yang menjadi kendala masuk investor ke Kabupaten Tegal, Sekda Joko menegaskan, pihaknya sangat terbuka masuknya investor ke Kabupaten Tegal. Ia menilai jika investor membangun pabrik di lokasi yang sudah ditetapkan menjadi kawasan industri, maka bukan menjadi persoalan. Sejauh ini, persoalan yang muncul investor membangun di tempat yang bukan peruntukan untuk industri.

“Perda RTRW tahun 2012 sudah ada lokasi khusus untuk kawasan industri yakni di Margasari dan Pantura. Kami sangat pro investasi,” ujarnya.

Dalam mendukung program pro investasi, tambah dia, Pemkab Tegal akan membangun Mall Pelayanan Publik (MPP) tahun ini. MPP itu nantinya digunakan untuk melayani perizinan satu atap. Investor yang akan menanamkan modal lebih mudah mengurus izin, karena tidak harus muter ke OPD terkait.

“MPP akan memudahkan investor. Mengurus perizinan akan lebih efektif dan efisien,” pungkasnya. (T05-Red)

BERITA LAINNYA