Take a fresh look at your lifestyle.

Orang Tua Siswa Keluhkan Edaran Surat Pernyataan Tanggung Risiko Vaksin Anak

- Dinkes Brebes, Risiko Paska Vaksin Tanggung Jawab Pemerintah

BREBES, smpantura.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Brebes menegaskan, risiko munculnya Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI) setelah siswa mengikuti program vaksinasi anak usia 6-11 tahun, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun demikian, para orang tua siswa disarankan mendampingi saat anaknya divaksin, dan ketika terjadi efek segera melaporkan ke fasilitas kesehatan (faskes) terdekat. Hal ini ditegaskan Plt Kepala Dinkes Kabupaten Brebes, dr Sri Gunardi Parwoko, melalui Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Imam Budi Santoso, menanggapi adanya keluhan orang tua siswa terkait edaran surat pernyataan tanggung risiko pada vaksinasi anak 6-11 tahun, Jumat (28/1).

“Vaksinasi ini kan program pemerintah, jadi risiko KIPI sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Para orang tua siswa tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini,” tandas Imam Budi Santoso

Dia menjelaskan, edaran surat pernyataan bagi orang tua yang anaknya akan divaksinasi itu, sebenarnya hanya sebatas pemberitahuan dan persetujuan orang tua. Hal itu bertujuan agar orang tua ikut mendampingi saat anaknya divaksin, dan memantau setelah vaksinasi. Sehingga ketika terjadi gejala KIPI orang tua bisa segera melaporkan ke faskes terdekat. “Jadi, tujuannya hanya sebatas memberi tahu orang tua dan meminta persetujuan. Vaksinasi anak ini diberikan untuk kekebalan tubuh secara menyuluruh di lingkungan sekolah, sehingga Pembelajaran Tatap Muka (PTM) bisa dilaksanakan secara maksimal,” terangnya.

Para orang tua mengeluhkan adanya edaran surat pernyataan yang wajib ditandatangani, sebagai bentu persetujuan anaknya divaksinasi. Mereka mengeluhkan karena berisi terkait tanggung risiko setelah anaknya divaksin, dan tidak boleh menuntut sekolah atau puskesmas. Padahal Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) dalam peraturan presiden nomor 14 tahun 2021 menegaskan, semua risiko KIPI menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun faktanya, di Kabupaten Brebes surat pernyataan tanggung risiko tetap diberlakukan.

“Ini sangat tidak masuk akal. Lah vaksinasi anak kan program pemerintah, tapi instansi yang terkait malah lepas tanggung jawab dengan apa yang terjadi setelah anak kami divaksin. Adanya kewajiban menandatangani surat pernyataan ini, justru kami selaku orang tua khawatir. Bahkan, bisa menjadi pemicu penolakan,” ungkap Iwan (42), salah satu orang tua siswa, di salah satu SD Negeri di Kota Brebes, kemarin.

Dalam surat pernyataan itu, jelas dia, berisi tentang kesediaan orang tua terkait anaknya divaksin, dengan memilih setuju atau tidak setuju. Kemudian, di poin terakhir tertulis, jika dikemudian hari terjadi sesuatu, saya (orang tua siswa-red) tidak menuntut suatu apapun pada instansi puskesmas/ sekolah. Kalimat tidak menuntut suatu apapun pada instansi puskesmas/ sekolah itu, yang justru membuat khawatir orang tua siswa. Hal itu sama saja semua risiko yang menjadi dampak dari vaksinasi anak menjadi risiko orang tua. “Kami sebagai warga negara yang baik pasti akan mendukung program pemerintah ini. Tapi, pelaksanaan di Brebes justru terkesan membuat gaduh. Anak kami yang duduk di SMP sebelumnya juga mengikuti vaksinasi, tapi surat pernyataannya tidak seperti di SD,” ungkapnya.

Keluhan senada dikatakan Yanto (40) orang tua siswa lainnya. Menurut dia, adanya surat pernyataan itu justru membuat orang tua resah. Vaksinasi anak yang merupakan program pemerintah, tetapi instansi yang melaksanakan seolah lepas tangan jika terjadi sesuatu hal setelah vaksin disuntikan. Selain itu, surat pernyataan yang diedarkan juga tidak dilengkapi kop surat yang jelas dari instansi mana. “Kalau seperti ini, program pemerintah ini bisa gagal, karena orang tua khawatir,” pungkasnya. (T07-red)

BERITA LAINNYA