Take a fresh look at your lifestyle.

Operator KWK Dikbud Minta Kejelasan Status

SLAWI, smpantura.com – Petugas Operator Koordinator Wilayah Kecamatan (KWK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Tegal minta kejelasan status kepegawaiannya. Pasalnya, operator yang sebelumnya diangkat oleh Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Dikpora, kini UPTD sudah dihapus.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal, A Jafar saat ditemui di gedung DPRD, Rabu (23/2) mengatakan, informasi itu disampaikan melalui surat permintaan audiensi kelompok kerja operator KWK yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tegal tertanggal 21 Februari 2022. Ketua DPRD mendisposisikan untuk dilakukan audiensi dengan Komisi IV. Namun demikian, hingga kini belum ditentukan tanggal dan waktu pelaksanaan audiensi.
“Statusnya saat ini tidak jelas. Dulu diangkat oleh kepala UPTD, dan sekarang UPTD sudah tidak ada,” katanya.
Menurut dia, jumlah operator KWK sekitar 19 orang. Mereka saat ini masih bekerja sebagai operator KWK. Namun, belum ada pembaharuan status sejak dirubah menjadi KWK sejak beberapa tahun lalu. Padahal, mereka bekerja full dengan banyak pekerjaan. Desakan itu disampaikan dengan alasan adanya aturan Kemenpan RB yang menghapus dan menuntaskan status honorer di tahun 2023.
“Ini yang membuat mereka resah. Mereka itu bekerja rata-rata 15 tahun,” ujar Jafar.
Kendati tidak belum ada status, lanjut dia, namun mereka masih mendapatkan penghasilan dari kegiatan KWK. Mereka diantaranya mengurus soal operator presensi finger pegawai, operator aplikasi penggunaan dana BOS, pengurus barang aset daerah, sebagai staf di bidang kepegawaian, operator program Indonesia pintar, membantu membuat e-kinerja pegawai ASN, dan kegiatan lainnya.
“Solusinya ada formasi P3K untuk operator KWK, sehingga ada kejelasan status,” pungkasnya. (T05-Red)

BERITA LAINNYA