Take a fresh look at your lifestyle.

Gagalkan Proyek Sepihak, Fakta Akan Somasi Pokja

SLAWI, smpantura.com – Forum Asosiasi Konstruksi Kabupaten Tegal (Fakta) akan somasi Kelompok Kerja (Pokja) di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Tegal, dalam waktu dekat. Upaya itu dilakukan karena Pokja dinilai menggagalkan proses Pengadaan Langsung (PL) secara sepihak. Pokja diduga melakukan perbuatan melawan hukum.

Ketua Fakta, Ischak Maulana Rohman SH saat ditemui pada Minggu (12/6) mengatakan, Pokja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Tegal melalui surat elektronik melakukan pembatalan pekerjaan dengan nilai di bawah Rp 200 juta pada Selasa (7/6). Pokja membatalkan semua proses PL dan menghapus dokumen di halaman situs Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tegal.

“Dalam surat itu, alasan pembatalan karena rekomendasi dari KPK, semua paket di bawah Rp 200 juta akan dilakukan konsolidasi pengadaan,” terangnya.

Ischak menilai, rekomendasi KPK secara lisan yang disampaikan dalam acara monitoring, tidak bisa dijadikan dasar untuk menggagalkan proses lengadaan yang sedang berjalan. Jika hal itu dilakukan Pokja, maka hanya dengan rekomendasi secara lisan dari Aparat Penegak Hukum (APH), semua pekerjaan bisa digagalkan. Harusnya Pokja mendasari Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Pada Pasal 51 bahwa tender/ seleksi gagal dalam hal, diantaranya terdapat kesalahan dalam proses evaluasi, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan, dan hal lainnya.

“Tidak ada aturan rekomendasi APH jadi dasar menggagalkan proses pengadaan langsung dan yang mempunyai tugas mengambil pertimbangan konsolidasi yakni PPKom. Pokja seharusnya tetap melaksanakan proses pengadaan sesuai regulasi, Pokja punya hak untuk menggagalkan sepanjang sesuai dengan Perpres,” terangnya.

Menurut dia, atas pembatalan yang dilakukan Pokja, pihaknya menilai adanya dugaan perbuatan melawan hukum. Dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum adalah segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kerugian yang ditimbulkan dapat bersifat material ataupun imaterial.

“Kami akan melakukan somasi kepada Pokja. Jika tidak direspon, maka kami akan melakukan gugatan ke PTUN,” katanya.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Tegal, Imam Rudy Kurnianto MSI saat dihubungi menyampaikan pernyataan singkat. Ia hanya menuturkan bahwa pembatalan tersebut bukan dari Pokja.

“Pejabat pengadaan yang membatalkan pekerjaan sampai dengan Rp 200 juta. Pokja untuk proses paket tender di atas Rp 200 juta,” katanya. (T05-Red)

BERITA LAINNYA