Take a fresh look at your lifestyle.

Duh! Aktivitas Nelayan Terganggu Akibat Penumpukan Kapal

TEGAL, smpantura.com – Dampak pemulangan ratusan eks-kapal cantrang, akibat perintah Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), terus dirasakan berbagai pelaku usaha perikanan di Kota Bahari. Terlebih, dua kolam pelabuhan mengalami kelebihan kapasitas.

Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah, H Riswanto menyebut, ada sekitar 500 hingga 600 eks-kapal cantrang yang memenuhi kolam pelabuhan. Mereka terbagi di Kolam Pelabuhan Pelindo Tegal dan kolam Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, Kota Tegal.

Menurut Riswanto, kegiatan kapal niaga di Pelabuhan Pelindo Tegal, terkendala penumpukan kapal perikanan eks-cantrang. Di sana banyak aktivitas kapal niaga (umum-red) yang sejak ada himbauan perintah putar baliknya kapal perikanan eks-cantrang terganggu aktivitas kegiatannya.

“Kita ketahui bersama, pelabuhan perikanan merupakan sarana umum tempat tambat dan labuh bagi semua ukuran kapal dan semua alat tangkap perikanan. Saat ini telah terjadi penumpukan kapal hingga ratusan, akibat perintah Direktur PSDKP per 13 Januari lalu,” ujar Riswanto, Minggu (23/1).

Penumpukan itu, sambung Riswanto, karena 100 persen eks-kapal cantrang telah kembali berlabuh. Mereka diminta mengurus perizinan alat tangkap jaring tarik berkantong (JTB) sebagai pengganti alat tangkap cantrang yang dianggap tidak ramah lingkungan.

Lebih lanjut Riswanto menjelaskan, kapal perikanan dengan alat tangkap lain seperti, gillnet, purse saine hingga cumi di Pelabuhan Pelindo Tegal, mulai resah. Sebab, kapal mereka yang akan dan selesai bongkar muat perbekalan untuk persiapan melaut tidak bisa keluar.

“Mereka tidak bisa keluar karena ada penumpukan kapal eks-cantrang. Sebaliknya, kapal dengan alat tangkap non cantrang yang sudah kembali melaut kesulitan untuk kegiatan bongkar ikan di tempat pelelangan ikan (TPI),” bebernya.

Sulitnya akses bongkar muat dan berlabuh, membuat beberapa pemilik kapal terpaksa melakukan kegiatan bongkar ikan di luar Pelabuhan Kota Tegal. Hal ini tentu berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tegal, pada sektor perikanan melalui retribusi lelang di TPI.

Sama halnya kapal dengan alat tangkap non eks-cantrang yang bertambat labuh di PPP Tegalsari. Menurut Riswanto, mereka juga meresahkan sulitnya melakukan kegiatan bongkar muat perbekalan dan bongkar ikan.

Sedangkan kapal kecil tradisional, diketahui kebingungan saat akan melakukan bongkar ikan setelah pulang dari melaut. Ironisnya, mereka harus mencari tempat yang sangat jauh dari PPP Tegalsari.

“Tentu ini akan berdampak pada membengkaknya biaya operasional, karena saat bongkar ikan mereka harus melangsir dengan kendaraan roda tiga atau gerobak motor untuk menuju TPI. Dengan kondisi seperti ini, pendapatan bagi hasil nelayan pasti berkurang,” pungkas Riswanto.

Dampak lain, karena kondisi alam sedang tidak ramah, kerusakan kapal akibat benturan dan gesekan dengan kapal lainya juga bisa terjadi. Bahkan, tidak menutup kemungkinan dapat berpotensi terjadi kebakaran. Untuk mengantispasi, pihaknya telah mengimbau para pemilik kapal untuk menempatkan orang untuk berjaga-jaga dan mengawasi. (T03-red)

BERITA LAINNYA