Take a fresh look at your lifestyle.

Ribuan Honorer Nakes Duduki DPRD Brebes, Tuntut Diangkat P3K

BREBES, smpantura.com  – Ribuan honorer tenaga kesehatan (nakes) yang tergabung Forum Tenaga Kesehatan Honorer (FTKH) Kabupaten Brebes, kembali menggeruduk Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Brebes, di Jalan Gajah Mada Brebes, Senin (20/6). Mereka menduduki gedung wakil rakyat untuk menuntut diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Itu menyusul kebijakan pemerintah yang akan menghapus status tenaga honorer, sesuai keluarnya Surat Menteri PAN-RB Nomor B/165/M.SM.02.03/2022 tertanggal 31 Mei 2022. Selain itu, mereka juga mendesak kuota formasi P3K bagi honorer nakes ditambah.

Aksi unjuk rasa para nakes itu, merupakan kali kedua dalam dua bulan terakhir. Pada Mei lalu, mereka juga mendatangi DPRD untuk menyampaikan aspirasi terkait diangkat menjadi P3K tersebut. Aksi ribuan honorer nakes tersebut, diawali dengan menggelar sujud di halaman Gedung DPRD Brebes. Kemudian, mereka berorasi yang mendesak Pemkab Brebes untuk mengakomodir seluruh anggota FTKH Brebes menjadi P3K. Kedatangan ribuan honorer nakes tersebut ditemui langsung Ketua DPRD Brebes M Taufik, bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Djoko Gunawan. Mereka kemudian menggelar audiensi di ruang rapat paripurna lantai I DPRD Brebes.

Ketua FTKH Brebes Bambang Kuntoro menjelaskan, jumlah total honorer di Lingkungan Kesehatan Brebes, kini mencapai 2.119 orang. Mereka terdiri dari honorer nakes dan non nakes, yang membutuhkan kejelasan nasib. Apalagi masa kerjanya sebagian besar sudah lebih dari tiga tahun. Sehingga, patut diapresiasi dengan penambahan formasi P3K khusus nakes dan non nakes tersebut. “Kedatangan kami mengadu ke DPRD, hanya untuk meminta keadilan. Karena, jika ribuan guru bisa direkrut sebagai P3K harusnya nakes honorer juga punya hak yang sama,” ungkapnya.

Dari poin tuntutan itu, lanjut dia, intinya FTKH mendesak Pemkab Brebes lebih memperhatikan nasib honorer nakes dan non nakes. Pengabdian anggota para honorer nakes dan non nakes itu, hingga kini belum mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah. Apalagi, penghasilan yang diterima selama ini cenderung jauh dari kata layak. Namun tugasnya tetap dilaksanakan demi pelayanan kesehatan untuk masyarakat. “Kami sangat berharap, nasib semua anggota FTKH ini bisa diangkat P3K. Meski bertahap, tapi harus ada jaminan dari Pemkab Brebes,” tandasnya.

Menanggapi itu, Sekda Pemkab Brebes, Djoko Gunawan menjelaskan, pihaknya bisa memahami keresahan pada honorer nakes tersebut, karena pemerintah pusat sudah mengeluarkan surat terkait rencana penghapusan status tenaga honores. Sehingga mereka minta agar bisa diangkat sebagai P3K. Untuk itu, Pemkab Brebes segera bersurat ke pemerintah pusat, sambil melakukan validasi jumlah total yang diusulkan. “Intinya, kami mengakomodir yang menjadi tuntutan mereka, dan akan segera berkoordinasi dengan Dinkes dan Puskesmas terkait jumlah pasti nakes dan non nakes honorer. Jika sudah, kita langsung usulkan ke pusat untuk mendapat formasi P3K,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Brebes Teguh Wakhid Turmudzi mengatakan, DPRD merespon tuntutan ribuan honorer nakes dan non nakes yang tergabung dalam FTKH tersebut. Mereka sudah difasilitasi Pemkab dan DPRD. Kemudian, dari formulasi usulan tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Harapannya, jika memungkinkan dilakukan perekrutan P3K bertahap untuk menuntaskan permasalahan tersebut. “Yang jelas kita merespon aspirasi nakes ini. Langkah yang akan kami ambil pertama melakukan validasi data, yang kedua afirmasi dan terkahir kita komunikasikan dengan kementerian serta DPR RI, agar semua bisa terakomodir sebagai P3K,” pungkasnya. (T07_red)

BERITA LAINNYA