Take a fresh look at your lifestyle.

BPJAMSOSTEK Sosialisasikan JKP kepada Dinas Ketenagakerjaan

PEKALONGAN, smpantura.com-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK Cabang Pekalongan menyosialisasikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) kepada Dinas Ketenagakerjaan di wilayah kerja BPJAMSOSTEK Cabang Pekalongan. Sosialisasi digelar di Hotel Horison, Kamis (3/2).

Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Kota Pekalongan, Budi Jatmiko menjelaskan, sosialisasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) kepada perwakilan Dinas Ketenagakerjaan diselenggarakan dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 37 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

“Kami ingin menyamakan persepsi bersama perwakilan Dinas Ketenagakerjaan. Karena mereka sangat paham terkait peraturan yang berhubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan masalah ketenagakerjaan lainnya,” terangnya.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Manfaat program JPK ini antara lain uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja berbasis kompetensi.

Budi menyebut, melalui progam ini pemerintah mengharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang harus kehilangan pekerjaan di tengah pandemi covid-19. “Dengan akses informasi pasar yang didapatkan oleh para pekerja yang kehilangan pekerjaan, paling tidak mereka bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Sehingga dengan adanya progam JKP ini para pekerja dapat tertanggulangi masalah kehilangan pekerjaannya,” paparnya.

Adapun kriteria tenaga kerja yang berhak menjadi peserta program JKP adalah WNI, belum mencapai usia 54 tahun, pekerja pada pemberi kerja atau badan usaha skala usaha menengah dan besar yang sudah mengikuti empat program BPJS Ketenagakerjaan. Yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun (JP).

Selain itu, pekerja pada pemberi kerja atau badan usaha skala kecil dan mikro dengan minimal ikut tiga program, JKK, JKM dan JHT. Kriteria lainnya, terdaftar sebagai pekerja penerima upah pada badan usaha program JKN BPJS Kesehatan. (P12-Red)

BERITA LAINNYA