Take a fresh look at your lifestyle.

16 PJL Kena PHK Ngadu ke DPRD

TEGAL, smpantura.com – Belasan penjaga jalan lintasan (PJL) kereta api Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tegal, mengadu ke DPRD Kota Tegal, lantaran mendapat surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Rabu (2/2).

Kedatangan mereka diterima Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Habib Ali Zaenal Abidin, didampingi Plt Kepala Dishub, Abdul Kadir, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Ilham Prasetyo dan perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

Salah satu perwakilan PJL, Teguh Puji menuturkan, surat pemutusan hubungan kerja yang diberikan Dishub ibarat petir di siang bolong. Sebab, tanpa alasan yang jelas, Teguh dan teman-temannya menerima surat PHK secara mendadak pada Senin, 31 Januari 2022.

Padahal, mereka mengaku sudah bekerja sesuai aturan dan belum pernah mendapatkan surat peringatan (SP) atau teguran dari Dishub

“Tiba-tiba kami semua di PHK tanpa alasan yang jelas. Ironisnya lagi, belum juga kami berhenti bekerja, sudah ada orang yang menggantikan posisi kami,” jelasnya.

Senada disampaikan Aris Munanto, yang merasa pemutusan hubungan kerja tersebut terkesan dilakukan secara sepihak. Beberapa kejanggalan juga dirasakan para PJL yang terkena PHK.

Sebab, dari 19 nama petugas PJL yang di PHK, tiga di antaranya justru batal di PHK dan kembali bekerja pada Senin (31/1) malam.

“Sore kita terima surat PHK, malamnya tiga nama tidak jadi di PHK,” singkatnya.

Sementara, Plt Dishub Kota Tegal, Abdul Kadir mengatakan, pemberhentian para PJL itu dilakukan atas dasar hasil evaluasi kinerja. Dikemukakan, tidak sedikit PJL yang melakukan pelanggaran dan diduga bekerja kurang disiplin.

Ading demikian dia akrab disapa, menjelaskan bahwa para PJL itu merangkap pekerjaan di tempat lain dan meninggalkan tanggung jawabnya.

“Ada beberapa yang menjadikan PJL ini hanya pekerjaan sampingan. Mereka tidak berangkat kerja dan digantikan oleh orang lain,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Habib Ali meminta Dishub untuk melaku evaluasi dan mempertimbangkan baik-baik, sebelum menentukan kebijakan. Terlebih, para PJL yang notabene merupakan warga Kota Bahari itu sudah bekerja lebih dari 10 tahun.

Politisi PKB itu juga menegaskan, tidak diperkenankan bagi OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tegal, melakukan praktik jual beli jabatan.

“Kami harap evaluasi segera dan jangan sampai ada yang terzolimi. Apalagi harus sampai mengeluarkan uang jika akan dipekerjakan. Kalaupun mereka melanggar, berikan surat teguran, tidak langsung main pecat,” lantangnya. (T03-red)

BERITA LAINNYA