Take a fresh look at your lifestyle.

Pansus V Dorong Pemkot Selesaikan Penyertifikatan Tanah Warga

124

TEGAL – Panitia khusus (Pansus) V DPRD Kota Tegal telah membentuk sertifikat tanah untuk masyarakat. Sebab, usulan aspirasi tersebut terus bermunculan dan sudah lama disuarakan masyarakat.

“Penyertifikatan tanah sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Maka, pertanahan yang non Hak Pengelolaan (HPL) seharusnya dapat diberikan kepada warga,” ungkap Ketua Pansus V DPRD Kota Tegal, H Edy Suripno.

Menurut dia, pemberian sertifikat non HPL, cukup dengan kebijakan Wali Kota. Prosedurnya, Wali Kota memberikan surat keterangan tanah yang dibuat oleh kelurahan dan setelahnya masyarakat dapat segera mengurus.

Namun, untuk pemberian sertifikat yang Hak Pakai (HP) harus ada persetujuan pelepasan aset tanah, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“Pansus V melihat ada beberapa daerah yang ternyata Pemerintah Kota tidak memiliki alasan hak pengelolaanya. Di sana tertera data tanah di wilayah RW 13 Kelurahan Panggung dan RW 10 Kelurahan Mintaragen, itu non Hak Pakai,” beber pria yang akrab disapa Uyip ini.

Maka, sambung Uyip, daerah yang non HP tersebut dapat segera disertifikatkan, dengan kebijakan Wali Kota. Metodenya, Pemerintah Kota Tegal membuka layanan di tingkat kelurahan untuk dapat melayani pengajuan hak pensertifikatan oleh masyarakat.

“Kalo non HP bisa dikeluarkan, maka ada sekitar 10 hektare tanah yang ditempati masyarakat. Diantaranya lima hektare di Kelurahan Panggung dan lima hektare Kelurahan Tegalsari,” jelasnya.

Lebih lanjut Uyip menerangkan, bagi masyarakat yang menempati tanah milik BUMN, Pemerintah Kota perlu membuat pengajuan ke Pemerintah Pusat. Dalam hal ini Kementerian Keuangan dan BUMN untuk melakukan pengurangan HPL Pelindo dan PT KAI.

Sebab, masyarakat Kota Tegal yang menempati lahan Pelindo sudah hampir 60 tahun dengan sistem sewa. Artinya, masih kata Uyip, Pelindo Kota Tegal tidak mampu diberikan hak pengelolaan yang begitu besar, karena pada kenyataannya hasilnya tidak maksimal.

“Justru pengelolaannya banyak diberikan kepada masyarakat. Untuk itu dalam rangka melindungi masyarakat, Pemerintah daerah dan DPRD bisa meminta kepada Kementerian Keuangan maupun BUMN untuk mengajukan pengurangan HPL Pelindo dan PT KAI,” tutup Uyip. (*)

BERITA LAINNYA