Take a fresh look at your lifestyle.

Pandemi Covid-19, Puluhan Karyawan Bank Brebes Dirumahkan

210

BREBES, smpantura.com – Akibat terdampak pandemi Covid-19, puluhan karyawan Bank Brebes yang berstatus tenaga kontrak mendadak dirumahkan. Perusahaan daerah milik Pemkab Brebes itu ikut terdampak pandemi Covid-19, sehingga direksi perlu melakukan efisiensi karyawan. Faktor lain, Bank Brebes juga tidak jadi mengelola dana desa dari seluruh desa di Kabupaten Brebes, karena terbentur aturan. Padahal keberadaan karyawan kontak tersebut diperuntukkan untuk pengelolaan dana desa tersebut.

Informasi yang dihimpun smpantura.com, sedikitnya 23 karyawan kontrak Bank Brebes yang dirumahkan. Proses pengurangan karyawan itu dilakukan secara bertahap. Kali pertama sebanyak 15 karyawan kontrak pada periode November-Desember 2020.  Kemudian, sebanyak 8 karyawan kontrak pada periode Februari 2021. Langkah pemutusan hubungan kerja Bank Brebes itu, membuat para karyawan yang dirumahkan kecewa. Selain dilakukan mendadak di tengah pandemi Covid-19, mereka juga mempertanyakan prosesnya karena diduga penuh kejanggalan. Apalagi hingga kini mereka juga belum mendapatkan hak sebagai karyawan kontrak, di antaranya klaim kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan pesangon.

“Totalnya ada 23 orang yang dirumahkan, termasuk saya ini. Kalau saya masuk periode kedua di Februari. Waktu itu, saya masuk kerja seperti biasa dan mendadak mendapatkan surat pemutusan hubungan kerja. Alasan perusahaan, kontrak saya tidak diperpanjang karena terkena dampak pandemi Covid-19. Anehnya, kontrak saya ini habis 24 Januari 2021, tetapi surat pemutusan hubungan kerja keluar pada 24 Februari 2021. Mestinya kontrak saya diperpanjang terlebih dahulu baru diputus. Nah ini, belum ada perpanjangan kontrak, tahu-tahu saya diputus,” ungkap salah seorang karyawan kontrak Bank Brebes korban pemutusan hubungan kerja, yang enggan disebutkan namanya.

Dia mengaku, sudah bekerja di Bank Brebes selama setahun, termasuk teman-teman lain yang dirumahkan. Meski telah diputus hubungan kerja, tetapi hingga kini belum mendapatkan hak-haknya, seperti BPJS Ketenagakerjaan. “Berdasarkan surat yang saya terima, tidak diperpanjangnya kontrak ini mengacu pada evaluasi kinerja karyawan. Tapi, faktanya karyawan kontrak yang berprestasi dan target kinerja selalu tercapai, tetap diputus kontrak atau dirumahkan. Atas persoalan ini, kami bersama teman-teman lain juga sudah mengadukan ke Sekretaris Daerah (Sekda) Brebes. Namun hingga kini belum ada kejelasan,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Bank Brebes, Sri Winarsih menjelaskan, pengurangan karyawan tersebut terpaksa dilakukan karena kondisi Bank Brebes terdampak pandemi Covid-19. Selama pandemi Covid-19, pendapatan perusahaannya mengalami penurunan. Bank Brebes juga harus menanggung beban gaji karyawan kontrak yang besar, sehingga perlu efisiensi. “Total karyawan kontrak ini ada sekitar 40 orang, dengan beban biaya gaji Rp 100 juta per bulan. Dalam kondisi pandemi ini, kami sangat berat menanggung beban ini, sehingga terpaksa harus diefisiensi. Prosesnya kami juga melalui evaluasi. Bahkan, kami terpaksa memperpanjang kontrak sebulan untuk kepentingan evaluasi ini. Semestinya ada yang habis kontrak Januari 2021, tetapi kami putus Februari 2021, dan hak mereka sudah kami berikan,” jelasnya, Senin (12/4).

Efisiensi karyawan tersebut, lanjut dia, dilakukan bertahap sebagai upaya direksi menyelamatkan perusahaan. Tahap pertama, Desember 2020 ada 13 karyawan kontrak yang dirumahkan, dan 2 orang mengundurkan diri. Tahap kedua, Februari 2021 ada 8 karyawan kontrak. Mereka kontrak kerjanya tidak diperpanjang karena sudah habis. “Jadi, ini upaya kami dalam menyelamatkan Bank Brebes. Ada yang kami rumahkan terlebih dahulu, dan akan kami panggil kembali saat kondisi perusahaan stabil. Ada juga yang kontraknya tidak diperpanjang karena memang sudah habis,” tandasnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, keberadaan karyawan kontrak itu sebenarnya berkaitan program Bank Brebes yang ditunjuk mengelola Dana Desa. Namun program yang dirintis tahun 2019 lalu itu, batal dilaksanakan karena berbenturan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Kendati demikian, direksi sudah berupaya mengalihkan para karyawan kontrak yang sudah direkrut untuk difungsikan ke bagian lain. Namun karena pandemi Covid-19, perusahaan tidak mampu menanggung beban biaya gaji dan harus efisiensi karyawan. “Saat itu, kami ditunjuk Bupati untuk mengelola dana desa di 10 kecamatan. Sehingga kami membutuhkan tambahan karyawan. Ada 40 karyawan kontrak yang kami rekrut, tetapi program ini batal dilaksanakan,” terangnya.

(T07-red)

BERITA LAINNYA