Take a fresh look at your lifestyle.

Nilai Ganti Bongkar Dari PT KAI Dinilai Terlalu Kecil

99

TEGAL – DPRD Kota Tegal menyoroti adanya rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) melakukan pembongkaran di lahan milik PT KAI di Implasement Dipo Lokomotif Tegal Daop 4 Semarang yang berada di wilayah RW VII, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur. Sebab, nilai ganti bongkar terhadap rumah warga yang selama ini telah bermukim di tempat tersebut terlalu kecil.

Menurut Ketua Sementara DPRD, Edy Suripno, kedudukan warga di area tersebut memang sangat lemah karena berada dalam zona pengembangan PT KAI di jalur perkeretaapian. Meskipun demikian, nilai ganti bongkar yang ditetapkan PT KAI kepada warga yang terdampak dinilai belum manusiawi. Seharusnya dihitung dari pertumbuhan ekonomi dan nilai kelayakan. “Sebab, yang dipindah adalah orang, bukan memindahkan barang atau suatu tempat, tapi orang yang di dalamnya merupakan orientasi suatu daerah. Orang tersebut menjadi subjek sekaligus objek pembangunan. Karena itu, harus dilindungi sehingga perlu ada negosiasi dan agar mempertimbangkan itu,” katanya.

Dia mengemukakan, Pemkot Tegal perlu memfasilitasi penyelesaian persoalan PT KAI dengan warga secara bersama-sama karena di lokasi tersebut telah terbentuk struktur pemerintahan, baik RT maupun RW. Selam ini warga juga ditetapkan sebagai wajib pajak yang terkait dengan iuran Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan lainnya. “Atas peristiwa ini, ke depan dalam pengembangan yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seyogyanya diberitahukan terlebih dulu kepada unsur penyelenggara pemerintahan, yakni DPRD dan Pemkot. Apalagi sejak adanya rencana itu belum ada pembahasan dari PT KAI maupun Pemkot, sehingga DPRD menyayangkan hal tersebut,” tegasnya.

Sebelumnya PT KAI akan melakukan pembongkaran di lahan tersebut untuk kepentingan Mesin Bubut Roda di Implasement Depo Lokomotif Tegal. Rencana pelaksanaan penertiban lahan dilakukan akhir September 2019. Adapun untuk ganti bongkar bangunan permanen warga Rp 250.000 / meter persegi dan semi permanen Rp 200.000/meter persegi.

Terkait persoalan tersebut puluhan perwakilan warga Depo RT 4 dan 19 RW 7 Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur pernah mendatangi Kantor DPRD Kota Tegal, Kamis (26/7). Hal itu mereka lakukan untuk mengadukan terkait rencana PT KAI yang akan melakukan penertiban sekitar 32 rumah warga.

Ketua RT 4, Mohamad Sofyan mengatakan, keresahan warga terjadi usai mendapatkan undangan tentang sosialisasi tentang lahan depo. Saat itu, ternyata sudah langsung dibahas untuk dieksekusi dan warga diberi waktu dua bulan untuk pindah serta ganti rugi hanya Rp 250.000. Namun, warga keberatan karena waktu yang disediakan tidak cukup mencari tempat baru dan nilai ganti rugi terlalu kecil. “Kami menolak dan kami sudah puluhan tahun tinggal disini. Karena itu, kami meminta agar dewan bisa membantu agar rencana PT KAI bisa dibatalkan, “katanya.

Warga lain, Hery Purnomo dan Ketua RT 19, Edy Mardiyanto mengatakan, warga pernah dikumpulkan terkait pembayaran sewa tanah. Namun, warga meminta agar sewa tanah lebih murah seperti tanah Pemda. Namun, PT KAI tidak mau.”Apabila memang ada penertiban kami meminta ganti rugi Rp 1,5 juta/meter. Hal itu dengan mempertimbangkan kondisi saat ini serta pada waktu proyek pembangunan rel ganda,” ujarnya.(Wawan Hoed/Red1)

BERITA LAINNYA