Take a fresh look at your lifestyle.

Nelayan Kota Bahari Butuh Pelabuhan Besar

65

TEGAL, smpantura.com – Tingginya retribusi yang dibebankan pada sektor perikanan tangkap, ternyata tak diimbangi dengan fasilitas maupun layanan yang dinikmati masyarakat, khususnya para nelayan hingga pelaku industri perikanan.

Melalui Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal, mereka kemudian melayangkan surat kepada Pemerintah Provinsi Jateng melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, untuk mempertimbangkan pengembangan Pelabuhan Perikanan terbesar, dengan konsep wisata dan modern.

Ketua HNSI Kota Tegal, H Riswanto mengatakan, sudah semestinya Pemerintah melakukan pengembangan pelabuhan perikanan di Kota Bahari. Terlebih potensi perikanan yang dimiliki Kota Bahari, sangat besar sebagai penggerak perekonomian masyarakat.

Hal itu dibuktikan dengan tumbuhnya industri pengolahan ikan, baik sekala kecil, menengah dan besar yang banyak menyerap tenaga kerja lokal. Bahkan, bukan isapan jempol saja, kini banyak investor domestik dan internasional yang menanamkan sahamnya di Kota Tegal.

“Harapan para nelayan dan pelaku usaha perikanan di sini tentu akan ada kerjasama dari Pemkot maupun Pemprov dan Pemerintah Pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan) untuk mengembangkan Pelabuhan Perikanan menjadi lebih besar dan terbarukan,” kata H Riswanto saat ditemui baru-baru ini.

Dijelaskan dia, setidaknya Rp 17 miliar telah disumbangkan para nelayan setiap tahun melalui retribusi pelelangan ikan yang diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi 2,78 persen yang masing-masing dibebankan dari nelayan 1,66 persen dan bakul ikan 1,22 persen.

“Sebelumnya, kita memiliki angka target pencapaian Rp 8,5 miliar per tahun. Tetapi sekarang ini terus tumbuh dan bergerak, hingga akhirnya kita mampu memberikan sekitar Rp 17 miliar per tahun,” ucapnya.

Selain retribusi, pelelangan ikan melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pelaku usaha perikanan tangkap juga membayar retribusi tambat labuh di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari yang diatur dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019.

Dari perolehan tersebut, sambung Riswanto, nyatanya masih banyak hal-hal yang belum menguntungkan nelayan. Seperti misalnya, lamanya proses perizinan, keterbatasan kapasitas kolam pelabuhan, pendangkalan kolam pelabuhan, kerusakan sarpras dan tidak adanya pelabuhan khusus untuk nelayan tradisional dengan ukuran di bawah 10GT (grosston).

“Mungkin Pemerintah bisa lebih perhatian dan lentur memberi kebijakan kepada nelayan. Apalagi nelayan cantrang masih terkatung-katung nasibnya menanti keabsahan alat tangkap yang baru,” tegasnya.

Seperti diketahui, dengan luas wilayah 39,68 kilometer persegi, Kota Tegal memiliki dua pelabuhan, yakni Pelabuhan Pelindo 3 dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari. Namun sayangnya, kedua pelabuhan tersebut kini semakin tak representatif untuk dimanfaatkan. Oleh karenanya, para nelayan mengajukan beberapa permohonan kepada Pemerintah.

Saat Lebaran dan musim angin baratan, ribuan kapal nelayan akan berjubel di dua pelabuhan, mengingat terbatasnya kapasitas parkir kapal. Meski dengan kondisi dangkal, namun para nahkoda tetap memanfaatkan kolam pelabuhan untuk bersandar.

“Dari gambaran ini, bukan tidak mungkin jika Kota Bahari harus berbenah untuk bisa memiliki pelabuhan yang lebih besar dengan segala kelengkapan fasilitas yang modern,” harapnya. (T03-red)

BERITA LAINNYA