Take a fresh look at your lifestyle.

Sharing Economy Dalam Perspektif Islam

Oleh : Hesti Widianti

Dalam dunia bisnis era digital seperti sekarang ini, sharing economy sering diterjemahkan menjadi kegiatan berbasis peer-to-peer atau disebut dengan P2P. Tujuan utamanya adalah agar bisnis dapat berbagi akses ke produk yang dimungkinkan oleh platform digital berbasis komunitas.

Konsep bisnis yang diterapkan menurut pendekatan sharing economy sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Gig Economy (Menurut BBC, gig economy adalah pasar tenaga kerja yang identik dengan karyawan kontrak jangka pendek atau pekerja lepas (freelancer)), perbedaannya adalah dalam penggunaan platform digital yang disertakan. Saat ini, sharing economy telah berkembang sangat pesat selama beberapa tahun terakhir. Hasil dari perkembangan tersebut dapat dilihat dengan adanya berbagai jenis transaksi online atau digital. Faktanya, sharing economy sekarang mengacu pada aktivitas interaksi bisnis-to-bisnis atau B2B. Selain itu, perkembangan sharing economy dapat dilihat di banyak platform bisnis yang berpartisipasi, seperti coworking platform, peer to peer lending platform, freelance platform, mode platform, dll.

Konsep sharing economy memungkinkan setiap individu menjadi produsen dan konsumen sekaligus, yang mengubah warna baru dalam dunia bisnis. Internet digunakan sebagai media yang baik untuk menerapkan konsep ini. Keuntungan utama dari sharing economy adalah dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Banyak orang mengaku bahagia karena berhadapan dengan dunia digital. Itu akan membuat segalanya lebih mudah. Konsumen akan terus mendapatkan keuntungan dari kecepatan pemenuhan kebutuhan mereka, pilihan produk yang beragam, dan harga yang sangat kompetitif di masa depan. Pemasok barang dan jasa biasanya pemilik usaha kecil, yang lebih murah daripada usaha besar dan dapat diberikan harga yang lebih murah. Namun, kelemahan dari sharing economy ini adalah bahwa model ekonomi berbasis teknologi selalu bertentangan dengan peraturan pemerintah. Ini terjadi di seluruh dunia, dan kehadiran pajak dan izin sering menyebabkan kerusuhan dan demonstrasi besar-besaran.

BACA JUGA

HP

Sharing economy yang sedang trend contohnya adalah transportasi online, dengan adanya transportasi online dampak positifnya adalah memberikan perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia. Secara umum, beberapa manfaat hadirnya transportasi online antara lain ; kemudahan customer mendapat kendaraan umum, lebih murah , nyaman,  aman, banyaknya pilihan layanan, mengurangi penggunaan uang cash, layanan lebih profesional, dan fleksibel. Hadirnya transportasi on line juga mengurangi pengangguran dan memperbaiki pendapatan masyarakat. Sistem penghasilan pengemudi transportasi online yang ditawarkan perusahaan adalah bagi hasil atas tarif yang dikenakan pada konsumen. Jika pengemudi telah memenuhi target poin yang telah ditetapkan oleh perusahaan maka pengemudi akan mendapatkan bonus. Hal ini dianggap sebagai sharing economy.

Menurut Rhenald Kasali, guru besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sekaligus pendiri Rumah Perubahan. Berpendapat bahwa pada era internet, sharing economy diterapkan pada aplikasi seperti gojek dan grab yang menyediakan transportasi umum gojek tanpa memiliki kendaraan sepeda motor. Hal ini memungkinkan konsumen terhubung langsung dengan perusahaan jasa lewat platform internet serta prinsip bagi hasil. Jika memang tidak ada hubungan kerja maka yang seharusnya muncul adalah ikatan kemitraan, Yang apabila perusahaan akan mengambil keputusan dan membuat peraturan kerja pengemudi akan diikut sertakan di dalamnya. Namun kenyataannya penyedia kendaraan, tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan mereka harus mengikuti segala ketentuan yang ditetapkan sepihak oleh perusahaan penyedia aplikasi . bisa di sebutkan bahwa penyedia kendaraan dinamakan Kontraktor independen,  Dimana ketika penyedia kendaraan disebut seperti itu maka akan lebih tepat dibandingkan dengan mitra karena sebagai “ kontraktor independen” mereka akan menanggung resiko sendiri, menerima upah rendah, dan tidak menerima jaminan sosial.

Penyedia kendaraan terikat dengan poin yang ditentukan oleh perusahaan, Ketika penyedia kendaraan belum mencapai batas poin maka penyedia kendaraan tidak akan mendapatkan bonus dari perusahaan. Ini membuat penyedia kendaraan harus terus bekerja dengan waktu yang tidak jelas. Di sini perusahaan akan membuat seolah-olah semua perarturan yang ada sebagai misi-misi, poin, dan ketercapaian tertentu yang oleh penyedia kendaraan akan dirasakan seperti game yang harus diselesaikan. Hal ini untuk memberikan motivasi kepada penyedia kendaraan agar semangat dalam menjalankan misi menerima orderan, hal ini bisa disebut juga sebagai “labour process as a game” dimana pengemudi akan mengikatkan diri agar termotivasi untuk memenuhi target yang mereka buat sendiri . Kadang apabila sampai larut malam mereka belum memenuhi target diri yang belum tercapai maka mereka akan membalas dengan “ngalong”. Mereka akan mencari orderan di jam-jam dini hari, dari jam 1 sampai pagi.  Penyedia kendaraan juga tidak memiliki payung hukum yang mengatur keselamatan pengemudi, dan menjembatani keadilan untuk pihak-pihak yang terlibat dalam relasi ekonomi transportasi online.  Belum lagi banyak resiko lain yang mungkin terjadi akibat pembatalan sepihak orderan, seperti pembatalan pembelian makanan padahal pengemudi sudah membelinya, dan dari perusahaan tidak bisa membantu adanya hal seperti ini. Hal ini membuktikan bahwa resiko akan ditanggung oleh penyedia kendaraan.

Ketidakjelasan ini telah memunculkan kebimbangan dan konflik dalam relasi ekonomi antara pengemudi dan perusahaan, Secara islam relasi yang terjadi dapat dikatakan sebagai sharing economy jika dlihat dari sudut musyarakah. Dalam syarat terjadinya relasi antara perusahaan dengan penyedia kendaraan semua hal yang berkaitan dengan rukun serta syaratnya terpenuhi. Walaupun dalam praktiknya terjadi beberapa hal yang kurang sesuai dengan teknis yang ada, dikarenakan kendala lapangan.
Di sisi lain ekonomi Islam menawarkan model sharing economy (Islamic sharing economy) yang menurut para ahli lebih mampu menciptakan keadilan bagi para pelaku ekonomi. Sharing economy sangat berkaitan dengan fikih muamalah terkait harta benda dan kepemilikan ( dalam Buku transaksi dan bisnis dalam tinjauan Fiqh muamalah) . Dalam fikih muamalah harta benda dan kepemilikan dibagi menjadi tiga, diantaranya adalah muamalah komersil, muamalah non komersil, dan diantara keduanya. Muamalah komersil sendiri di bagi menjadi beberapa bagian lagi yaitu jual bali , sewa , dan perkongsian atau kerjasama. Dalam pelaksanaan musyarakah ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan kerjasama. Rukun musyarakah itu sendiri terdiri dari.

Shighat, yaitu sebuah ungkapan baik secara lisan maupun tulisan yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakan kesepakatan dengan maksud musyarakah. ‘aqidain, yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi. Pihak tersebut harus memenuhi kelayakan melakukan transaksi.

Objek musyarakah, yaitu berupa modal pokok. Modal ini berupa harta yang jelas kepemilikannya, tidak boleh terutang atau harta temuan.
Sedangkan untuk syarat terjadinya musyarakah adalah sebagai berikut. Dua pihak yang saling berkesepakatan untuk melakukan transaksi mempunyai kecakapan/keahlian (ahliyah) untuk mewakilkan kepada orang atau menerima perwakilan dari orang. Kecakapan oleh para pihak terwujud apabila seseorang memiliki status merdeka, balig, dan pandai. Modal musyarakah diketahui. Modal musyarakah ada pada saat transaksi terjadi. Besarnya keuntungan untuk para pihak diketahui dengan jumlah yang berlaku.

Contohnya setengah atau dalam bentuk persen.
Macam-macam syirkah (musyarakah) sendiri dibagi menjadi dua, yaitu syirkah amlak (kepemilikan) dan syirkah ‘uqud/akad (kontrak).
Adapun untuk syirkah ‘uqud adalah kegiatan kerjasama yang terjadi karena sebuah kesepakatan antar pihak memberi modal dan sepakat berbagi keuntungan serta kerugiannya. Berdasarkan peran dan tanggung jawab sebagai mitra yang berbeda maka musyarakah akad di bagi menjadi 4 macam yaitu:

Musyarakah inan atau bisa juga disebut syirkah al-amwal. Syirkah ini adalah sebuah kerjasama yang terjadi oleh para pihak dengan saling memberikan modal berupa harta dan membagi keuntungan sesuai porsi yang telah disepakati oleh para pihak.

Musyarakah abdan (syirkah usaha) adalah kerjasama yang terjadi oleh para pihak atau lebih menggunakan modal pekerjaan atau tubuh mereka untuk melaksanakan usaha mereka.

Musyarakah wujuh, adalah kerjasama tanpa modal hanya menggunakan nama baik mereka dan kepercayaan pedagang untuk dijual kembali. Setelah dijual dan mendapatkan untung mereka membagi keuntungan mereka dan juga pedagang.

Musyarakah mufawadhah, adalah kerjasama terjadi karena para pihak yang terlibat memiliki kesamaan dalam hal modal, aktifitas, dan utang piutang.

Syirkah amlak adalah kerjasama yang terjadi tidak melalui sebuah akad melainkan melalui warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang membuat hak kepemilikan atas harta tersebut. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka kerjasama ini berganti menjadi syirkah inan. Sedangkan berdasarkan perubahan porsi dana para mitra musyarakah terdiri dari dua macam, yaitu

Musyarakah permanen, yaitu kerjasama yang modal para mitranya sama besar secara terus menerus sampai akhir akad. 2. Musyarakah menurun atau lebih dikenal dengan musyarakah mutanaqisha, yaitu kerjsama yang modal dari salah satu mitanya akan dialihkan kepada mitra yang lain, sehingga bagian pemberian modalnya akan menurun dan pada akir akad mitra yang lain akan sah menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Setiap transaksi dari musyarakah mengacu pada fatwa DSN Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000. Segala hal terkait ijab kabul, para pihak yang bertransaksi, objek akad, dan biaya operasional yang disengketakan sudah ada di dalamnya.

Sharing economy dalam kegiatan muamalah tentunya harus ada kesepakatan antara ke dua belah pihak yang dibuktikan dengan adanya akad atau kontrak. Di dalam akad harus perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal khusus. Hal ini diwujudkan dengan adanya ijab dan kabul, sesuai dengan syariah, dan adanya akibat hukum pada objek yang diikatkan. Menurut Mardi akad atau perjanjian atau transaksi bisa diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai oleh nilai-nilai syariah. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan yang di capai dalam suatu perjanjian untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu hukum tertentu. Agar suatu akad tersebut bisa dilaksanakan maka suatu akad tersebut harus memenuhi rukun dan syarat sahnya akad tersebut.

Rukun akad itu sendiri ada 4 pokok, diantaranya adalah. 1. Aqid adalah orang, kelompok, atau badan hukum yang menjadi subjek berakad. 2. Ma’qud ‘alaih, adalah benda atau objek dari akad tersebut. 3. Maudhu’ al-‘aqd adalah tujuan atau maksud pokok dari terjadinya akad. 4. Shigat al-‘aqd adalah terjadinya ijab dan kabul. Sebuah kegiatan muamalah tentunya harus dibarengi dengan moral yang baik dan keadilan di dalamnya. Agar segala sesuatu yang hakekatnya memang benar tidak akan rusak hanya dengan keadilan yang tidak terjadi dan moral yang rusak. Mengutip buku Muhammad Syafi’i yang berjudul Bank Syariah; Suatu Pengenalan Umum, menjelaskan bahwa makna dari keadilan dalam berbisnis ada hubungannya dengan moral bisnis, dalam moral bisnis terdapat konsep keadilan dalam Islam yang berdampak pada keadilan sosial dan keadilan ekonomi. keadilan ekonomi itu adalah setiap individu mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang mereka kontribusikan dalam bisnis tersebut kepada masyarakat. Setiap individu tadi pun harus terhindari dari perlakuan eksploitasi yang dilakukan oleh individu lain.

Dalam hal sharing economy juga melibatkan sewa menyewa, bagi perusahaan yang tidak memiliki sumber daya sebagai modal dapat menyewa kepada pihak lain yang memiliki sumber daya yang tidak digunakan (midle aset). Dalam islam hal sewa menyewa dinamakan sebagai ijarah. Dengan adanya akad musyarakah dan Ijarah relasi yang terjadi menjadi hybrid contract, Hybrid contract (multiakad) dalam bahasa Indonesia berarti akad yang berganda atau akad yang banyak, akad tersebut lebih dari satu. Dapat di artikan pula hybrid contract adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih, akibat hukum yang timbul juga berasal dari dua akad tersebut, serta hak dan kewajiban pun timbul dari dua akad tersebut. Hal tersebut dianggap menjadi satu kesatuan yang utuh dimana kedudukannya sama dengan akibat-akibat hukum dari satu akad.

#PENULIS adalah Dosen Politeknik Harapan Bersama Tegal Mahasiswa Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Islam Sultan Agung (UNISULLA) Semarang.

BERITA LAINNYA