Take a fresh look at your lifestyle.

Menjalankan Amanat Rakyat Pasca Pemilihan

108

Oleh : Muamar Riza Pahlevi – Ketua KPU Kabupaten Brebes

PEMILIHAN serentak baru saja dilakukan dan berjalan dengan aman dan lancar, serta sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Pemilih yang berdaulat telah menggunakan hak pilihnya sesuai dengan apa yang diinginkan. Calon kepala daerah dengan suara terbanyak sudah diketahui, baik berdasarkan hasil hitung cepat maupun real count. Namun untuk kepastian siapa yang bakal memenangkan Pilkada, harus menunggu rekapitulasi yang dilakukan KPU secara resmi.

Sejumlah pasangan calon pun sudah banyak yang mendeklarasikan kemenangannya berdasarkan hasil hitung cepat oleh tim pemenangannya masing-masing. Meski begitu, mereka semuanya menunggu hasil resmi yang diumumkan KPU pada beberapa hari mendatang. Proses rekapitulasi tentu dengan protokol kesehatan, yang dilakukan secara transparan dengan disaksikan saksi-saksi dari pasangan calon maupun Bawaslu.

Pasca pemilihan ini tentu saja sudah tidak ada lagi pendukung calon A, calon B, maupun calon C. Semua perbedaan pilihan sudah berakhir, perbedaan pilihan telah selesai. Semuanya merupakan rakyat yang sama suatu daerah, yang berhak mendapatkan perlakukan yang sama. Tidak memandang apakah dulu dia memilihnya atau tidak. Semuanya dilindungi dan diajak bersama membangun daerahnya tersebut.

Siapa pun yang memenangkan pemilihan ini akan menjalankan pemerintahan sesuai dengan visi dan misinya selama kampanye. Janji-janji politiknya semasa kampanye apakah akan diwujudkan dalam program-program pemerintahannya mendatang atau tidak. Untuk tahun anggaran 2021 sendiri, anggarannya sudah dibahas oleh kepala daerah sebelumnya bersama dengan DPRD. Paling tidak, penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih nanti, baru bisa dijalankan pada tahun 2022 yang akan datang. Atau paling cepat pada perubahan APBD tahun 2021.

Beberapa kepala daerah terpilih pun sudah berencana membentuk tim transisi agar dalam pembahasan anggaran yang akan datang, sudah bisa memasukkan visi dan misinya. Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya kemarin, tinggal memantau apakah penganggaran yang disusun oleh kepala daerah terpilih tersebut sudah sesuai atau belum.

Kepala daerah terpilih mempunyai kewajiban untuk menjalankan visi dan misinya selama lima tahun pemerintahannya ke depan. Sehingga lima tahun ke depan, ketika pemilihan diadakan lagi, pemilih yang berdaulat itu akan menilai, apakah kepala daerah yang dipilihnya kemarin sudah menjalankan amanat rakyat atau tidak. Pemilihan menjadi ajang penilaian akhir, yang dilakukan secara periodik lima tahun sekali dalam proses yang demokratis.

Selama perjalan pemerintahan yang akan datang pun pemilih yang berdaulat, harus tetap kritis dengan melakukan proses-proses pengawasan dan pengawalan jalannya pemerintahan tersebut. Khususnya dalam penganggaran dan pelaksanaannya di lapangan. Jangan sampai justru hasil pemilihan ini menjadi ajang mencari kekayaan dengan jalan yang tidak benar, seperti korupsi dan suap misalnya. Pemilih yang berdaulat, tentu paham betul akan tugas dan kewajiban pasca pemilihan ini, sehingga pemerintahan yang terpilih benar-benar berjalan sesuai dengan aturan tata pemerintahan yang bersih, clean governance.

Apalagi bagi para pemilih yang mendukung secara langsung dalam pemilihan kemarin, dia harus lebih aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan kepala daerah pilihannya. Bukan malah merecoki dengan meminta proyek atau jabatan, yang justru akan merusak visi dan misi yang disampaikan saat kampanye. Mereka justru mempunyai kewajiba yang lebih dalam mengawal visi dan misi kepala daerah yang diusungnya tersebut.

Dalam beberapa kasus yang menimpa kepala daerah, seperti korupsi maupun suap, yang terlibat justru orang-orang dekat kepala daerah tersebut. Hal justru semakin menjadikan masyarakat tidak percaya terhadap pemilihan. Mereka yang sudah apatis terhadap sistem demokrasi ini akan semakin menyalahkan kondisi tersebut pasca pemilihan. Sedangkan mereka yang tidak mendukung, akan semakin menyalahkan para pendukungnya. Di mana mereka dianggap salah memilih dan perbedaan dukungan ini akan semakin melebar ketika pemilihan peridoe berikutnya. Apalagi jika petahana tersebut maju lagi dalam pemilihan tersebut.

Karenanya, pasca pemilihan ini mereka yang telah meraih suara terbanyak dan nanti bakal dilantik menjadi kepala daerah, harus bisa menjalankan amanat rakyat ini dengan baik. Program-program yang disesuaikan visi dan misinya harus benar-benar dijalankan. Sehingga tujuan dari pemilihan serentak ini, yakni terwujudkanya masyarakat yang makmur dan sejahtera bisa direalisasikan. Dan kepada pemilih yang berdaulat, tetap mengawal jalannya pemerintahan hasil pemilihan ini dengan rasional dan kritis.

KPU sebagai penyelenggara pemilihan ini pun tentu akan bangga, jika kepala daerah hasil pemilihan ini mampu bekerja dengan baik. Apalagi jika visi dan misinya tersebut dijalankan dan berhasil dengan baik. Bahwa proses pemilihan tersebut tentu tidak lepas dari penyelenggara yang berintegritas, yang dengan tekun melakukan pendidikan politik yang baik, termasuk menolak politik uang dan menolak kampanye hitam. (*)

BERITA LAINNYA