Take a fresh look at your lifestyle.

Menghalangi Tugas Wartawan Bisa Dipenjara Dua Tahun

163

 

PEKALONGAN-Ketua Lembaga Advokasi Wartawan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Tengah Zaenal Abidin Petir mengatakan, kerja wartawan dilindungi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Karena itu, Zaenal mengingatkan siapa pun yang menghalang-halangi tugas wartawan, bisa dipenjara dua tahun atau denda Rp 500 juta. Hal ini disampaikan Zaenal saat mendampingi PWI Kota Pekalongan beraudiensi dengan Kepala Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB Sutaji di Ruang Kepala Kejaksaan Negeri Pekalongan, Kamis (12/9). Audiensi diselenggarakan untuk mendiskusikan kesalahpahaman antara wartawan dan calon hakim Pengadilan Negeri Pekalongan terkait aktivitas peliputan sidang kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Pekalongan, Rabu, 28 Agustus lalu. “Ketika wartawan sedang mencari berita, itu dijamin Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999. Tidak boleh dihalang-halangi. Ketika dihalang-halangi, ada ancaman pidananya,” tegasnya.

Pernyataan tersebut merujuk pada pasal 18 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999. Disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp. 500 juta. Lebih lanjut Zaenal mengatakan, kehadiran wartawan di Pengadilan sangat penting sebagai bentuk kontrol sosial. “Apakah proses persidangan sudah fair, sudah transparan apa belum. Itu harus disampaikan kepada masyarakat. Jadi, antara hakim dan wartawan harus bisa memposisikan diri,” sambungnya.

Sebelumnya, Wartawan Suara Merdeka Pekalongan, Kuswandi, pada saat melakukan aktivitas peliputan sidang di PN Pekalongan, Rabu (28/8) merasa dihalang-halangi oleh oknum calon hakim (cakim). Hal itu terjadi, pada saat mengambil gambar dalam persidangan dimaksud. Itu dengan alasan, mengambil gambar harus seijin pihak pengadilan. Sementara, sidang sendiri berlangsung terbuka untuk umum. Pada audiensi tersebut, Sutaji meminta maaf atas insiden yang terjadi pada sidang kasus KDRT di Pengadilan Negeri Pekalongan, Rabu, 28 Agustus lalu. Ia berharap, kejadian seperti itu tidak terulang lagi. “Kami memberi jaminan seluas-luasnya kepada wartawan untuk melakukan tugas peliputan. Namun perlu ada hal yang dihindari apabila ada pihak-pihak tertentu yang melakukan tugas-tugas kewartawanan, namun yang bersangkutan bukan wartawan, itu harus ditertibkan,” terangnya. (Isnawati/Red7)

BERITA LAINNYA