Take a fresh look at your lifestyle.

Massa KAPI Demo di Kantor Bupati, Desak Pemkab Bongkar Pabrik Langgar Aturan

137

BREBES – Puluhan warga yang mengatasnamakan dirinya Komunitas Aktivis Pro Investasi (KAPI) menggelar unjukrasa di Kantor Bupati Brebes, Jalan P Diponegoro, Senin (23/9). Mereka berdemonstrasi menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes tegas menegakkan aturan dalam menyikapi persoalan perizinan terkait investasi. Mereka juga mendesak Pemkab untuk berani melakukan pembongkaran bagi investor yang belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tetapi sudah melakukan pembangunan pabrik.

Selain berorasi di depan Kantor Bupati Brebes, para pendemo yang tiba sekitar pukul 10.00 itu juga membentangkan sejumlah poster bertuliskan tuntutan. Di antaranya, Wujudkan Kawasan Industri Brebes, Pemkab Brebes Jangan Diskriminatif, Bongkar Bangunan Pabrik Yang Tidak Memiliki IMB. Selain itu, mereka juga menggelar aksi teratrikal dan kesenian Buroq. Dalam aksi teatrikalnya, para pendemo menggambarkan proses perizinan di Brebes yang didindikasikan syarat permainan.

Mereka juga menuding Pemkab Brebes selama ini tak mampu mengakomodir atau mengatasi persoalan terkait investasi, khususnya dalam hal proses perijinan yang lamban di tingkat birokrat. Hal itu menunjukan sumber daya manusia di Pemkab Brebes belum siap. Padahal, secara resmi Brebes sudah ditetapkan sebagai salah satu daerah kawasan Industri di Jateng.

Sebelum di Kantor Bupati, para pendemo melakukan aksinya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Mereka kemudian melakukan longmuch dengan dikawal petugas kepolisian menuju Kantor Bupati. Usai berorasi, sejumlah perwakilan pendemo diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Brebes Djoko Gunawan untuk beraudiensi. Sekda yang didampingi sejumlah pejabat terkait, beraudiensi dengan perwakilan pendemo di ruang OR Setda Pemkab Brebes.

Kordinator aksi KAPI, Muflih Ikhsan mengatakan, aksi yang dilakukannya merupakan bentuk keprihatinan terhadap Brebes yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Industri. Selama ini banyak persoalan terkait investasi yang tak kunjung diselesaikan Pemkab, khususnya menyangkut hal perizinan. Bahkan, ada juga jelas-jelas telah melakukan pelanggaran, tetapi Pemkab justru terkesan membiarkan. “Untuk itu, kami meminta Pemkab secepatnya menyelesaikan hambatan terkait perizinan. Apabila ditemukan pelanggaran, kami minta Pemkab harus berani menindak tegal. Bila perlu bongkar bangunan pabrik yang diketahui belum memiliki IMB,” tandasnya.

Menurut dia, pihaknya sangat mendukung adanya para investor yang masuk ke Brebes untuk berinvestasi. Namun di sisi lain, aturan main harus tetap ditegakkan. Pemkab sebagai fasilitator yang memposisikan diri dengan benar dan tidak muncul diskrimitasi terkait proses perizinan tersebut. Indikasi persoalan perizinan sebenarnya sudah muncuk sejak lama. Yakni, mulai dari pendirian pabrik di Bojongsari Kecamatan Losari yang kini mangkrak karena melanggar perizinan, hingga saat ini yang terbaru pendirian pabrik di Cimohong Kecamatan Bulakamba. Semua persoalan itu membuktikan Pemkab Brebes belum siap dengan kedatangan investor tersebut. “Kami meminta tim Satgas Percepatan Usaha segera dibentuk. Ini tidak lain agar semua persoalan yang menghambat investasi secepatnya terselesaikan,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya memberikan waktu selama 12 hari ke depan kepada Pemkab Brebes agar secepatnya menyelesaikan persoalan terkait investasi tersebut. Salah satu kasus investasi yang kini menjadi perhatian masyarakat adalah pendirian pabrik garmen PT Daehan Global di Desa Cimohong, Kecamatan Bulakamba. Sebab, pendirian pabrik itu diduga tak sesuai aturan karena belum memiliki IMB. Persoalan itu harus segera diselesaikan, sehingga tidak menjadi preseden buruk bagi investor lain yang akan masuk ke Brebes. “Kami minta Pemkab berani menegakkan peraturan daerah. Kalau memang belum ada IMB yang sesuai peruntukannya, bangunan harus dibongkar. Kami minta ini secepatnya, kalau dalam waktu 7 hari belum ada respon, kami akan kembali turun kejalan,” tegasnya.

Menanggapi desakan tersebut, Sekda Kabupaten Brebes Djoko Gunawan menjelaskan, tim Satgas Percepatan Usaha sudah dibentuk Pemkab Brebes, dan tim itu kini terus bekerja. Termasuk melakukan evaluasi dan perbaikan di internalnya, terkait percepatan ataupun proses perizinan investasi bagi investor. Menyangkut perizinan itu tidak terlepas dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang kini masih dalam proses revisi. Namun demikian, sepanjang perda revisi itu belum ditetapkan, investor tetap bisa masuk dan melakukan proses perizinan dengan mengacu Perda RTRW yang lama. “Terkait persoalan di Desa Cimohong, kami selaku Pemkab Brebes sudah mengundang pihak investor dan kini sedang mengkomunikasikan atas persolanan yang terjadi. Kami juga merespon positif atas desakan warga ini yang meminta untuk mempercepat segala proses perizinan,” pungkasnya.

(Setiawan-red2)

BERITA LAINNYA